MPR: Dialog Konstruktif Harus Diutamakan dalam Menghadapi Masalah Bangsa
Rabu, 24 Maret 2021 - 20:54 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengimbau agar dialog konstruktif selalu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap anak bangsa terutama ketika menghadapi dinamika bernegara. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat mengimbau agar dialog konstruktif selalu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan setiap anak bangsa terutama ketika menghadapi dinamika bernegara.
"Berbagai dinamika yang berkembang saat ini terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 harus dikaji lewat dialog yang konstruktif," katanya saat membuka diskusi daring bertema Membedah Wacana Atas Amendemen Terbatas UUD 1945 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/3/2021). Baca juga: Amandemen UUD 45, PBNU Usul Utusan Golongan Dihidupkan Kembali
Diskusi yang dimoderatori Lutfy A Mutty, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, dihadiri Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI sekaligus anggota DPR RI Periode 2019-2024 Taufik Basari, pengamat politik, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Valina Singka, dan pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Atang Irawan sebagai narasumber. Termasuk Department of Politics and International Relations, (CSIS) Arya Fernandez sebagai penanggap. Baca juga: PDIP Pastikan Amandemen UUD 45 Berpegang pada Rekomendasi MPR Sebelumnya
Dialog yang dilakukan, menurut Lestari, tidak dimaksudkan untuk mendukung pendapat satu dan lainnya, namun semata untuk tata kelola yang mampu mewujudkan jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, belajar dari realitas kebangsaan bahwa bangsa ini dibangun dari berbagi pikiran konstruktif lewat berbagai dialog. Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, komitmen kebangsaan yang telah dibangun oleh founding fathers dan komitmen kebangsaan yang dibangun di atas semangat Reformasi harus tetap konsisten menjaga eksistensi NKRI.
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari berpendapat, momentum amendemen harus didasari semangat menata kembali acuan bernegara. Taufik menyebut, ada beberapa wacana permasalahan sistem ketatanegaraan. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) misalnya, akan menimbulkan konsekuensi pada sistem presindesial. Jadi, sebelum mengamandemen UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam. Demikian pula dengan usulan PPHN yang harus dikaji ulang, dipertimbangkan kembali secara mendalam.
"Berbagai dinamika yang berkembang saat ini terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 harus dikaji lewat dialog yang konstruktif," katanya saat membuka diskusi daring bertema Membedah Wacana Atas Amendemen Terbatas UUD 1945 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/3/2021). Baca juga: Amandemen UUD 45, PBNU Usul Utusan Golongan Dihidupkan Kembali
Diskusi yang dimoderatori Lutfy A Mutty, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, dihadiri Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI sekaligus anggota DPR RI Periode 2019-2024 Taufik Basari, pengamat politik, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI) Valina Singka, dan pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Atang Irawan sebagai narasumber. Termasuk Department of Politics and International Relations, (CSIS) Arya Fernandez sebagai penanggap. Baca juga: PDIP Pastikan Amandemen UUD 45 Berpegang pada Rekomendasi MPR Sebelumnya
Dialog yang dilakukan, menurut Lestari, tidak dimaksudkan untuk mendukung pendapat satu dan lainnya, namun semata untuk tata kelola yang mampu mewujudkan jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, belajar dari realitas kebangsaan bahwa bangsa ini dibangun dari berbagi pikiran konstruktif lewat berbagai dialog. Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, komitmen kebangsaan yang telah dibangun oleh founding fathers dan komitmen kebangsaan yang dibangun di atas semangat Reformasi harus tetap konsisten menjaga eksistensi NKRI.
Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari berpendapat, momentum amendemen harus didasari semangat menata kembali acuan bernegara. Taufik menyebut, ada beberapa wacana permasalahan sistem ketatanegaraan. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) misalnya, akan menimbulkan konsekuensi pada sistem presindesial. Jadi, sebelum mengamandemen UUD 1945 harus melalui kajian yang mendalam. Demikian pula dengan usulan PPHN yang harus dikaji ulang, dipertimbangkan kembali secara mendalam.
Lihat Juga :
