DPR Minta Jangan Ada Dulu Wacana Sertifikat Vaksin Jadi Dokumen Perjalanan
loading...

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya wacana penggunaan sertifikat vaksinasi Covid-19 (virus Corona) yang dijadikan dokumen perjalanan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya wacana penggunaan sertifikat vaksinasi Covid-19 (virus Corona) yang dijadikan sebagai dokumen perjalanan. Menurut dia, wacana itu belum ada urgensi untuk dilakukan dalam waktu dekat.
Baca juga: Lindungi Data Pribadi, Satgas Imbau Masyarakat Tak Unggah Sertifikat Vaksinasi ke Medsos
Dijelaskan Dasco, target vaksinasi Covid-19 belum menyentuh seluruh masyarakat. Sehingga, wacana itu bisa saja diterapkan apabila tingkat vaksinasi sudah tinggi.
"Sebaiknya selama angka vaksinasi itu belum tinggi sebaiknya itu jangan dilakukan dulu," kata Dasco, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan, Satgas: Masih Wacana
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut apabila wacana pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai dokumen perjalanan akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
"Khawatir kalau itu diberlakukan dengan tingkat vaksinasi lebih rendah ini sehingga menyulitkan. Seandainya ada warga negara Indonesia yang perlu sekali berpergian ke luar negeri," ujar dia.
Baca juga: Lindungi Data Pribadi, Satgas Imbau Masyarakat Tak Unggah Sertifikat Vaksinasi ke Medsos
Dijelaskan Dasco, target vaksinasi Covid-19 belum menyentuh seluruh masyarakat. Sehingga, wacana itu bisa saja diterapkan apabila tingkat vaksinasi sudah tinggi.
"Sebaiknya selama angka vaksinasi itu belum tinggi sebaiknya itu jangan dilakukan dulu," kata Dasco, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Baca juga: Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan, Satgas: Masih Wacana
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut apabila wacana pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai dokumen perjalanan akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat.
"Khawatir kalau itu diberlakukan dengan tingkat vaksinasi lebih rendah ini sehingga menyulitkan. Seandainya ada warga negara Indonesia yang perlu sekali berpergian ke luar negeri," ujar dia.
(maf)
Lihat Juga :