Wamenhan: Komcad Akan Membuat Pertahanan Indonesia Lebih Kuat

Rabu, 24 Maret 2021 - 16:02 WIB
loading...
Wamenhan: Komcad Akan...
Wamenhan Muhammad Herindra saat memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)
A A A
JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan ( Wamenhan ) Letjen TNI M Herindra menuturkan bahwa biaya untuk membangun kekuatan angkatan bersenjata itu tidaklah murah. Oleh karenanya, pemerintah mencanangkan pembentukan Komponen Cadangan ( Komcad ).

Lebih lanjut dia mengatakan, Komcad merupakan sesuatu hal yang penting dimiliki oleh sebuah negara. Bahkan, kata dia, negara adidaya seperti Amerika Serikat memiliki Komcad yang teramat besar.

"Kalau kita membangun angkatan bersenjata yang besar biayanya mahal sekali makanya kita bentuk Komcad. Negara sebesar Amerika pun memiliki komponen cadangan yang cukup besar," kata Herindra dalam acara Rembug Nasional Program Bela Negara yang disiarkan secara daring, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Rekrut Kelompok Radikal dan Intoleran Masuk Komcad

Eks Kasum TNI itu menjelaskan, di dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sudah diatur perihal komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Menurutnya, UU tersebut akan menambah dan melipatgandakan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Lahirnya UU Nomor 23 tahun 2019 tentunya nanti akan membuat pertahanan Indonesia lebih kuat lagi sehingga kita menjadi negara yang ditakuti lawan maupun disegani kawan," ungkapnya.

Baca juga: Pembentukan Komcad untuk Perkuat Pertahanan Negara Redam Radikalisme

Herindra menuturkan, sebenarnya istilah komponen cadangan maupun komponen pendukung sudah ada sejak dulu, tetapi belum ada peraturannya. Aturan tersebut, kata Herindra, baru dibuat pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 tersebut.

"Saya belajar kemiliteran itu sejak saya masuk tentara. Dulu Itu sudah ada yang namanya pengertian komponen cadangan atau pendukung. Tetapi belum ada yang mengatur, baru di era kepemimpinan Presiden Jokowi lahir UU Nomor 23. Ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam mengelola negara untuk memperkuat pertahanan," pungkasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendorong Agenda WPS...
Mendorong Agenda WPS dalam Diplomasi Pertahanan
Mengenal Immigration...
Mengenal Immigration on Shipping, Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut atau Kapal Pesiar
Nurul Arifin Dorong...
Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama Penguatan Pertahanan Nasional
Indo Defence 2025 Libatkan...
Indo Defence 2025 Libatkan Pelaku Industri Pertahanan dan Negara Sahabat
Industri Pertahanan...
Industri Pertahanan Butuh AI dan Elektronika, Wamenhan Donny Minta BRIN Perbanyak Penelitian
Jatuh Bangun Hubungan...
Jatuh Bangun Hubungan Pertahanan dan Keamanan Indonesia-China
Profil Pendidikan Hard...
Profil Pendidikan Hard Gumay, Anggota Komcad TNI AU yang Terkenal sebagai Peramal
Aktivis Pro-Palestina...
Aktivis Pro-Palestina Gelar Demonstrasi di Pameran Alutsista di Australia
Antisipasi Perang dengan...
Antisipasi Perang dengan China dan Pakistan, India Beli Alutsista Senilai Rp263 Triliun
Rekomendasi
Profil Benazir Bhutto,...
Profil Benazir Bhutto, PM Wanita Pertama Pakistan yang Tewas Dibom dan Diterjang Peluru
India-Pakistan Saling...
India-Pakistan Saling Serang, Nilai Perusahaan Pertahanan Terangkat Lebih dari Rp82,3 T
Profil Antony Santos...
Profil Antony Santos Dibuang Manchester United, Menggila Jadi GOAT di Real Betis
Berita Terkini
Dedi Mulyadi Dilaporkan...
Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Buntut Kirim Pelajar Bandel ke Barak Militer
Dedi Mulyadi The Next...
Dedi Mulyadi The Next Jokowi? Parpol Harus Hadirkan Pemimpin yang Bisa Beri Solusi
5 Fakta Kristomei Sianturi,...
5 Fakta Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI yang Kini Sandang Bintang Dua
Hakim MK Sebut Permintaan...
Hakim MK Sebut Permintaan Ganti Rugi Miliaran Rupiah ke DPR, Baleg, dan Presiden Tak Lazim
TNI Kembali Tepis Isu...
TNI Kembali Tepis Isu Miring Pembatalan Mutasi Letjen Kunto: Cuma Cocokologi
Pengacara Sebut Menunjukkan...
Pengacara Sebut Menunjukkan Ijazah Jokowi ke Publik Tak Bakal Selesaikan Persoalan
Infografis
Bill Gates Sumbang Rp2,6...
Bill Gates Sumbang Rp2,6 Triliun tapi Minta Uji Vaksin di Indonesia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved