Anggota DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla Senilai Rp1,084 Triliun

Selasa, 23 Maret 2021 - 12:00 WIB
loading...
Anggota DPR Pertanyakan...
Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani karhutla 2021 sebesar Rp1,084 triliun.
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rudi Hartono Bangun mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2021 sebesar Rp1,084 triliun.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa (16/3/2021) lalu.

“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang di mana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas," katanya kepada Kepala BNPB yang hadir dalam agenda tersebut.

Berdasarkan rapat tersebut, BNPB juga diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta. Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia.

Terkait tunggakan tersebut, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu lantas mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. "Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran," ucapnya.

Menurutnya, kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) tidak menyetujuinya karena besar sekali. "Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Rudi juga mempertanyakan penyaluran dana lembaga penanggulangan bencana itu bagi korban banjir dan gempa bumi yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah tingkat II. Padahal pemerintahan kabupaten/kota tersebut memiliki anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masing-masing. Untuk itu, Kepala BNPB diminta untuk segera memperbaiki tata kelola dana bantuan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Momen Ketua Komisi XIII...
Momen Ketua Komisi XIII DPR Singgung Isu Merger Gerindra-Nasdem
Istana Gelar Raker Hari...
Istana Gelar Raker Hari Ini, Seskab Teddy: Seluruh Menteri, Dirjen, Dirut BUMN Hadir
Direktur Agrinas Mangkir...
Direktur Agrinas Mangkir Rapat dengan DPR Berujung Penundaan, PDIP: Melecehkan Rakyat
Sikapi Perang AS-Israel...
Sikapi Perang AS-Israel dengan Iran, Kemenhaj Siapkan Skenario Haji 2026
Tegaskan Komitmen Nasdem...
Tegaskan Komitmen Nasdem Dukung RUU PPRT, Sahroni: Bismillah, Kita Sahkan Tahun Ini
Buka Puasa Bersama Anak...
Buka Puasa Bersama Anak Yatim, NasDem Teguhkan Spirit Kebangsaan dan Solidaritas
Hidayat Nur Wahid Apresiasi...
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan Ormas Islam soal Penetapan Iduladha 27 Mei 2026
BSKDN Gelar Rakor Regional...
BSKDN Gelar Rakor Regional di Kendari Perkuat Implementasi Program Prioritas Nasional
DPR Minta Pelaku Dugaan...
DPR Minta Pelaku Dugaan Pencabulan di Pesantren Tlogowungu Pati Dihukum Berat
Rekomendasi
DPRD Kota Bandung Resmi...
DPRD Kota Bandung Resmi Sahkan Perda Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko
Bidik Penguatan Basis...
Bidik Penguatan Basis Distrik, Wakil Bupati Yan Kiraklak Resmi Pimpin DPD Partai Perindo Yalimo
HUT ke-499 Jakarta,...
HUT ke-499 Jakarta, Pramono Bakal Resmikan Ruang Publik di Rasuna Said dan Stasiun KRL JIS
Berita Terkini
Gelar Pertemuan di Ponpes...
Gelar Pertemuan di Ponpes Al Falah Ploso Kediri, Ini Tiga Seruan Masyayikh NU
Seskab Teddy Bertemu...
Seskab Teddy Bertemu Kepala BNN Komjen Suyudi, Ada Apa?
50 Tokoh Pasang Badan...
50 Tokoh Pasang Badan untuk Roy Suryo, Din Syamsuddin dan Oegroseno Ikut Jadi Penjamin
Kasus Ijazah Jokowi,...
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo akan Ajukan Penangguhan Penahanan
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Usai Ziarah ke Makam...
Usai Ziarah ke Makam Soekarno dan Gus Dur, Kapolri Tabur Bunga di Makam Soeharto
Infografis
Rp603 Triliun Milik...
Rp603 Triliun Milik Amerika Serikat Habis Terbakar di Langit Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved