DPR Dukung Siber Polri Beri Award untuk Pelapor Dugaan Tindak Pidana Internet
loading...
Anggota DPR Evita Nursanty mendukung langkah Dittipidsiber Bareskrim Polri yang akan memberi Badge Award kepada orang yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di internet atau medsos.
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Evita Nursanty mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang akan memberi Badge Award (penghargaan) kepada orang yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di internet atau media sosial (medsos).
Menurut anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemberian penghargaan itu dalam rangka mengungkap kasus terselubung dan sulit diungkap, seperti kasus kasus penipuan, pencurian identitas atau data, carding, cyber espionage, antara lain melalui serangan malware, phishing, hacking dan lainnya.
“Cukup banyak jenis tindak kejahatan yang ada di internet yang belum disadari publik. Karena itu, kita mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, karena ini akan mendorong publik lebih aware mengenai kejahatan di internet, dan mendorong partisipasi mereka untuk makin aktif melaporkan kejahatan siber,” ujar Evita, yang juga ketua umum PP Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri).
Masih menurut Evita, selama ini perhatian publik terkait isu UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya berkutat pada urusan pencemaran nama baik. Padahal, ada banyak jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. “Belum lagi dengan kasus kesusilaan, perjudian, pemerasan dan atau pengancaman, berita bohong dan lainnya. Jadi isu ITE itu bukan melulu soal pencemaran nama baik,” katanya.
Evita tidak menganggap apa yang sedang ditempuh Polri ini berlawanan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta UU ITE dikaji karena dianggap sebagai penghalang kebebasan berpendapat. Atau seperti pandangan para pengamat bahwa pemberian penghargaan ini akan membuat masyarakat saling lapor.
“Saya kira tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi, dalam konteks pencemaran nama baik misalnya, silakan saja didiskusikan mana yang terbaik, sebab kita dulu di Komisi I DPR sudah debat panjang lebar mengenai hal itu, dan semua fraksi sepakat dengan formulasi yang ada di UU No 19 Tahun 2016. Tapi kalau mau dikaji lagi silakan saja. Tapi sekali lagi, urusan UU ITE itu bukan soal pasal 27 ayat (3), tapi ini terkait kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi ITE,” sambung Evita yang ini duduk di Komisi VI DPR RI.
Adanya penghargaan yang diberikan oleh Polri kepada pelapor atau pihak yang proaktif melapor adanya kejahatan di internet akan mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengawasan internet, dan juga dalam kerangka mendukung edukasi atau literasi bagi masyarakat mengenai kejahatan di internet.
Hal ini dinilainya penting karena masyarakat harus sadar dirinya, keluarganya, tetangganya, perusahaannya bisa saja menjadi korban dari kegiatan menggunakan internet. “Semakin banyak yang sadar akan semakin bagus, sehingga tujuan dari pemanfaatan internet itu bisa tercapai seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi penggunanya,” katanya.
Menurut anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pemberian penghargaan itu dalam rangka mengungkap kasus terselubung dan sulit diungkap, seperti kasus kasus penipuan, pencurian identitas atau data, carding, cyber espionage, antara lain melalui serangan malware, phishing, hacking dan lainnya.
“Cukup banyak jenis tindak kejahatan yang ada di internet yang belum disadari publik. Karena itu, kita mendukung langkah Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, karena ini akan mendorong publik lebih aware mengenai kejahatan di internet, dan mendorong partisipasi mereka untuk makin aktif melaporkan kejahatan siber,” ujar Evita, yang juga ketua umum PP Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri).
Masih menurut Evita, selama ini perhatian publik terkait isu UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya berkutat pada urusan pencemaran nama baik. Padahal, ada banyak jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. “Belum lagi dengan kasus kesusilaan, perjudian, pemerasan dan atau pengancaman, berita bohong dan lainnya. Jadi isu ITE itu bukan melulu soal pencemaran nama baik,” katanya.
Evita tidak menganggap apa yang sedang ditempuh Polri ini berlawanan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta UU ITE dikaji karena dianggap sebagai penghalang kebebasan berpendapat. Atau seperti pandangan para pengamat bahwa pemberian penghargaan ini akan membuat masyarakat saling lapor.
“Saya kira tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi, dalam konteks pencemaran nama baik misalnya, silakan saja didiskusikan mana yang terbaik, sebab kita dulu di Komisi I DPR sudah debat panjang lebar mengenai hal itu, dan semua fraksi sepakat dengan formulasi yang ada di UU No 19 Tahun 2016. Tapi kalau mau dikaji lagi silakan saja. Tapi sekali lagi, urusan UU ITE itu bukan soal pasal 27 ayat (3), tapi ini terkait kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi ITE,” sambung Evita yang ini duduk di Komisi VI DPR RI.
Adanya penghargaan yang diberikan oleh Polri kepada pelapor atau pihak yang proaktif melapor adanya kejahatan di internet akan mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengawasan internet, dan juga dalam kerangka mendukung edukasi atau literasi bagi masyarakat mengenai kejahatan di internet.
Hal ini dinilainya penting karena masyarakat harus sadar dirinya, keluarganya, tetangganya, perusahaannya bisa saja menjadi korban dari kegiatan menggunakan internet. “Semakin banyak yang sadar akan semakin bagus, sehingga tujuan dari pemanfaatan internet itu bisa tercapai seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi penggunanya,” katanya.
Lihat Juga :
(cip)
