Penduduk Miskin Mendekati 30 Juta
Jum'at, 19 Maret 2021 - 06:09 WIB
loading...
A
A
A
Dalam laporan IEP yang dirilis akhir tahun lalu, Bank Dunia membeberkan bahwa makanan menyumbang rata-rata pengeluaran rumah tangga seluruh Indonesia mencapai sekitar 55,3%. Adapun kelompok masyarakat miskin menghabiskan sekitar 64,3% pengeluarannya untuk mendapatkan makanan. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke atas mengalokasikan pengeluarannya sekitar 41,9% untuk membeli makanan.
Lebih spesifik lagi, pengeluaran untuk pembelian makanan pokok seperti beras. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan untuk 20% kelompok masyarakat paling miskin ternyata menghabiskan 12,2% pengeluarannya untuk beli beras, sedang untuk orang kaya hanya menggunakan 4,1% dari pengeluarannya. Masalah ini tidak boleh berkepanjangan sebab jelas akan berdampak lebih buruk ke depan.
Untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan tersebut Bank Dunia merekomendasikan tiga langkah. Pertama, pendekatan ketahanan pangan diperluas sebagaimana tertuang dalam Undang Undang (UU) Pangan. Kedua, tujuan dan instrumen kebijakan disesuaikan kembali, dan cakupan kebijakan didefinisikan kembali. Ketiga, pengeluaran publik perlu dialokasikan kembali guna meraih dampak lebih besar dan produktif. Selain itu, untuk urusan daya saing, World Bank merekomendasikan beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor. Selanjutnya, membuka pasar ekspor yang lebih luas bagi produsen dalam negeri. Rekomendasi tersebut terlihat mulai sejalan dengan kebijakan pemerintah belakangan ini yang mulai fokus membidik pasar ekspor non tradisional atau di luar pasar China, Amerika Serikat dan Jepang.
Meningkatnya angka penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19 bukan hanya menimpa Indonesia. Berbagai negara di belahan bumi ini terus berkutak bagaimana menahan laju angka kemiskinan dan bagaimana membuat daya beli masyarakat semakin menguat. Angka pengangguran melaju begitu cepat seiring dengan datangnya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.
Sebelumnya, pemerintah selalu membanggakan telah sukses menekan angka kemiskinan dari level 11,25% pada Maret 2014 menurun ke level 9,2% pada September 2019. Angka tersebut memang patut dibanggakan karena tercatat sebagai angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Sayangnya, kebanggaan itu hanya bertahan tak lebih dari setahun. Kini angka kemiskinan kembali dua digit lagi. Kita berharap, angka kemiskinan bisa kembali melandai lagi seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam menaklukkan pandemi Covid-19.
Lebih spesifik lagi, pengeluaran untuk pembelian makanan pokok seperti beras. Hasil survei Bank Dunia menunjukkan untuk 20% kelompok masyarakat paling miskin ternyata menghabiskan 12,2% pengeluarannya untuk beli beras, sedang untuk orang kaya hanya menggunakan 4,1% dari pengeluarannya. Masalah ini tidak boleh berkepanjangan sebab jelas akan berdampak lebih buruk ke depan.
Untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan tersebut Bank Dunia merekomendasikan tiga langkah. Pertama, pendekatan ketahanan pangan diperluas sebagaimana tertuang dalam Undang Undang (UU) Pangan. Kedua, tujuan dan instrumen kebijakan disesuaikan kembali, dan cakupan kebijakan didefinisikan kembali. Ketiga, pengeluaran publik perlu dialokasikan kembali guna meraih dampak lebih besar dan produktif. Selain itu, untuk urusan daya saing, World Bank merekomendasikan beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor. Selanjutnya, membuka pasar ekspor yang lebih luas bagi produsen dalam negeri. Rekomendasi tersebut terlihat mulai sejalan dengan kebijakan pemerintah belakangan ini yang mulai fokus membidik pasar ekspor non tradisional atau di luar pasar China, Amerika Serikat dan Jepang.
Meningkatnya angka penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19 bukan hanya menimpa Indonesia. Berbagai negara di belahan bumi ini terus berkutak bagaimana menahan laju angka kemiskinan dan bagaimana membuat daya beli masyarakat semakin menguat. Angka pengangguran melaju begitu cepat seiring dengan datangnya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan.
Sebelumnya, pemerintah selalu membanggakan telah sukses menekan angka kemiskinan dari level 11,25% pada Maret 2014 menurun ke level 9,2% pada September 2019. Angka tersebut memang patut dibanggakan karena tercatat sebagai angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Sayangnya, kebanggaan itu hanya bertahan tak lebih dari setahun. Kini angka kemiskinan kembali dua digit lagi. Kita berharap, angka kemiskinan bisa kembali melandai lagi seiring dengan berbagai upaya pemerintah dalam menaklukkan pandemi Covid-19.
(bmm)
Lihat Juga :
