Kaitkan Kisruh Demokrat dengan Presiden dan KSP Dinilai Kurang Bijak
Minggu, 14 Maret 2021 - 14:07 WIB
loading...
A
A
A
"Sebutan 'KSP Moeldoko' yang dilontarkan AHY berulang-ulang, seolah mau menggambarkan ke publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya yang kata mereka tergolong kudeta," tambah Teddy.
Baca juga: Terlibat di KLB Demokrat, Moeldoko Dinilai Turunkan Wibawa Presiden dan Istana
Padahal menurut Teddy, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat. Penggagas KLB adalah para senior dan pendiri. "Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan," seru Teddy.
Sementara Teddy melihat, Moeldoko kan diminta menjadi Ketua Umum (Ketum) PD versi KLB. Tapi kenapa harus dipersalahkan. "Jangan kaitkan Moeldoko sebagaI KSP. Itu sifatnya pribadi, di mana sebagai warga negara punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.
Teddy yakin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak. Bukan tidak mungkin, kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.
Baca juga: Terlibat di KLB Demokrat, Moeldoko Dinilai Turunkan Wibawa Presiden dan Istana
Padahal menurut Teddy, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat. Penggagas KLB adalah para senior dan pendiri. "Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan," seru Teddy.
Sementara Teddy melihat, Moeldoko kan diminta menjadi Ketua Umum (Ketum) PD versi KLB. Tapi kenapa harus dipersalahkan. "Jangan kaitkan Moeldoko sebagaI KSP. Itu sifatnya pribadi, di mana sebagai warga negara punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.
Teddy yakin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak. Bukan tidak mungkin, kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.
Lihat Juga :
