Kepala BKKBN: Pemprov Jatim Bisa Menjadi Contoh Dalam Penanganan Stunting
Sabtu, 13 Maret 2021 - 14:25 WIB
loading...
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan pentingnya sumber data yang sama dalam penanganan stunting di Jawa Timur (Jatim).
Hal itu disampaikan Hasto saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, selama dua hari pada Kamis hingga Jumat, 11-12 Maret 2021, kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, dokter hasto, sapaan akrab Kepala BKKBN melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di gedung Negara Grahadi. Baca juga: Kepala BKKBN: Surabaya Jadi Pilot Project Zero Stunting di Indonesia
Dalam audiensi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, terkait penunjukan BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia, dokter Hasto meminta masukan dari Gubernur bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan stunting di Jawa Timur. Menurut dia, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) turut memengaruhi tinggi rendahnya stunting. Baca juga: Pemerintah Gandeng Fatayat NU Wujudkan Kesehatan Keluarga
Dari data yang ada, kata dokter Hasto, secara nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9% dan harus diturunkan menjadi 14% pada 2024 mendatang. Bila dilihat dari jumlah balita secara nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting. Oleh karenanya, BKKBN berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14% di 2024, maka di 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3,6 juta balita. “Untuk stunting ini, kami mohon arahan. Kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model Provinsi dengan penurunan stunting tercepat,” tutur Hasto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota. “Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau wali kota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu,” terangnya.
Hal itu disampaikan Hasto saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, selama dua hari pada Kamis hingga Jumat, 11-12 Maret 2021, kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, dokter hasto, sapaan akrab Kepala BKKBN melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di gedung Negara Grahadi. Baca juga: Kepala BKKBN: Surabaya Jadi Pilot Project Zero Stunting di Indonesia
Dalam audiensi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, terkait penunjukan BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia, dokter Hasto meminta masukan dari Gubernur bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan stunting di Jawa Timur. Menurut dia, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) turut memengaruhi tinggi rendahnya stunting. Baca juga: Pemerintah Gandeng Fatayat NU Wujudkan Kesehatan Keluarga
Dari data yang ada, kata dokter Hasto, secara nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9% dan harus diturunkan menjadi 14% pada 2024 mendatang. Bila dilihat dari jumlah balita secara nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting. Oleh karenanya, BKKBN berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14% di 2024, maka di 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3,6 juta balita. “Untuk stunting ini, kami mohon arahan. Kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model Provinsi dengan penurunan stunting tercepat,” tutur Hasto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota. “Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau wali kota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu,” terangnya.
Lihat Juga :
