Kepala BKKBN: Pemprov Jatim Bisa Menjadi Contoh Dalam Penanganan Stunting

Sabtu, 13 Maret 2021 - 14:25 WIB
loading...
Kepala BKKBN: Pemprov...
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan pentingnya sumber data yang sama dalam penanganan stunting di Jawa Timur (Jatim).

Hal itu disampaikan Hasto saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, selama dua hari pada Kamis hingga Jumat, 11-12 Maret 2021, kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, dokter hasto, sapaan akrab Kepala BKKBN melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di gedung Negara Grahadi. Baca juga: Kepala BKKBN: Surabaya Jadi Pilot Project Zero Stunting di Indonesia

Dalam audiensi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, terkait penunjukan BKKBN menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia, dokter Hasto meminta masukan dari Gubernur bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan stunting di Jawa Timur. Menurut dia, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) turut memengaruhi tinggi rendahnya stunting. Baca juga: Pemerintah Gandeng Fatayat NU Wujudkan Kesehatan Keluarga

Dari data yang ada, kata dokter Hasto, secara nasional, angka stunting saat ini adalah 26.9% dan harus diturunkan menjadi 14% pada 2024 mendatang. Bila dilihat dari jumlah balita secara nasional maka ada 7 juta lebih balita mengalami stunting. Oleh karenanya, BKKBN berusaha keras untuk menekan bayi yang lahir dengan tinggi kurang dari standar. Dari target 14% di 2024, maka di 2024 tidak boleh ada balita yang mengalami stunting sebanyak 3,6 juta balita. “Untuk stunting ini, kami mohon arahan. Kami berharap Jatim bisa menjadi contoh, sebab di Indonesia belum ada contoh daerah dengan penurunan stunting sangat cepat dan semoga Provinsi Jawa Timur bisa menjadi contoh model Provinsi dengan penurunan stunting tercepat,” tutur Hasto.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota. “Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau wali kota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu,” terangnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gerakan Dapur Indonesia...
Gerakan Dapur Indonesia Gelar Konsolidasi Perkuat Program MBG dan Atasi Stunting
Program MBG Dinilai...
Program MBG Dinilai Bantu Atasi Stunting dan Gerakkan Ekonomi Daerah
Dihadirkan KPK, Khofifah...
Dihadirkan KPK, Khofifah Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hibah Dana Jatim pada Kamis Ini
Sesmendukbangga Dorong...
Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi
Prabowo: MBG Jawaban...
Prabowo: MBG Jawaban Negara Atas Masalah Gizi Anak Indonesia
GENTING Collaboration...
GENTING Collaboration Summit 2025 Teguhkan Sinergi Pentahelix untuk Arah Kebijakan 2026
Anggota DPRD Jember...
Anggota DPRD Jember Main Game dan Merokok di Ruang BerAC Saat RDP Tekan Stunting
NHM Peduli Jalankan...
NHM Peduli Jalankan Program 60 Hari Penanganan Stunting di Lingkar Tambang Gosowong
CSR Berkelanjutan Lippo...
CSR Berkelanjutan Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanggap Bencana-Penurunan Stunting
Rekomendasi
Tren Perawatan Kulit...
Tren Perawatan Kulit Regeneratif Makin Diminati, Teknologi DNA Ikan Trout Jadi Sorotan
Tim Putri UBAYA dan...
Tim Putri UBAYA dan Tim Putra Perbanas Juara Campus League Basketball Season 1 2026
Brasil vs Maroko: Peluang...
Brasil vs Maroko: Peluang Selecao Kalahkan Singa Atlas Capai 58,6 Persen
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Diseminasi Eksaminasi...
Diseminasi Eksaminasi Ungkap Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Kasus Eks Dirut Indofarma
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Infografis
Profil Nanik S Deyang,...
Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN Pengganti Dadan Hindayana
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved