Penjelasan Demokrat Terkait Salah Paham tentang Intimidasi Intel Polsek
Jum'at, 12 Maret 2021 - 09:42 WIB
loading...
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, menjelaskan perihal dugaan intimidasi intel Polsek terhadap pengurus Demokrat di daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, menjelaskan perihal dugaan intimidasi intel Polsek terhadap pengurus Demokrat di daerah.
Menurutnya, intimidasi dari aparat itu tidak ada dari aparat, melainkan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Kisruh Tak Segera Berakhir, Tiga Faktor Ini Ancam Eksistensi Demokrat
"Dinamika pasca pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat memang muncul beberapa aktifitas yang berpotensi bisa mengintimidasi Kami sebagai pemilik suara yang sah. Namun intimidasi tersebut, lebih kami rasakan datang dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat, bukan dari aparat penegak hukum atau polisi," kata Didik saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (12/3/2021).
Baca juga: Polemik Demokrat Bisa Ditentukan dari Soliditas Seluruh Pengurus Partai
Didik menegaskan, tidak ada intimidasi dari Kepolisian terhadap struktur Partai Demokrat termasuk DPC. Yang ada adalah komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menjaga kondusifitas di daerahnya dan mengantisipasi serta mencegah potensi munculnya ekses negatif sebagai akibat pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.
"Di dapil saya di Bojonegoro dan Tuban, komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik sejak awal, dan tidak ada sedikitpun intervensi, apalagi Intimidasi," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Akan Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Jakpus
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pihaknya menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.
Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang.
"Jangan sampai terjadi pembiasan dalam penugasan di lapangan, jangan sampai komunikasi dan koordinasinya macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry dan menghadirkan keamanan serta ketertiban di masyarakat," tutur Didik.
Oleh karena itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian.
"Di beberapa titik kecil, salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan beberapa komunikasinya," tandas legislator Dapil Jawa Timur IX itu.
Menurutnya, intimidasi dari aparat itu tidak ada dari aparat, melainkan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Kisruh Tak Segera Berakhir, Tiga Faktor Ini Ancam Eksistensi Demokrat
"Dinamika pasca pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat memang muncul beberapa aktifitas yang berpotensi bisa mengintimidasi Kami sebagai pemilik suara yang sah. Namun intimidasi tersebut, lebih kami rasakan datang dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai Kongres Luar Biasa Demokrat, bukan dari aparat penegak hukum atau polisi," kata Didik saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (12/3/2021).
Baca juga: Polemik Demokrat Bisa Ditentukan dari Soliditas Seluruh Pengurus Partai
Didik menegaskan, tidak ada intimidasi dari Kepolisian terhadap struktur Partai Demokrat termasuk DPC. Yang ada adalah komunikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menjaga kondusifitas di daerahnya dan mengantisipasi serta mencegah potensi munculnya ekses negatif sebagai akibat pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat.
"Di dapil saya di Bojonegoro dan Tuban, komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik sejak awal, dan tidak ada sedikitpun intervensi, apalagi Intimidasi," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Akan Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Jakpus
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pihaknya menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.
Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang.
"Jangan sampai terjadi pembiasan dalam penugasan di lapangan, jangan sampai komunikasi dan koordinasinya macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry dan menghadirkan keamanan serta ketertiban di masyarakat," tutur Didik.
Oleh karena itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian.
"Di beberapa titik kecil, salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan beberapa komunikasinya," tandas legislator Dapil Jawa Timur IX itu.
(maf)
Lihat Juga :
