Polemik Demokrat Bisa Ditentukan dari Soliditas Seluruh Pengurus Partai
loading...
Konflik dalam internal Partai Demokrat (PD) memunculkan dualisme kepengurusan partai yakni kubu AHY yang lebih dulu memegang kepengurusan yang sah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Konflik internal Partai Demokrat (PD) memunculkan dualisme kepengurusan partai yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang lebih dulu memegang kepengurusan yang sah melalui Kongres PD 2020 silam, dan kubu Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang beberapa waktu lalu.
Bakir mengatakan, jika melihat dinamika politik yang berkembang, kubu AHY paling berpeluang dan cenderung lebih besar akan tetap eksis karena secara administrasi mereka memiliki surat keabsahan dari negara. Selain itu, kubu AHY mempunyai dukungan kepengurusan yang lengkap sampai tingkat daerah dan sudah berjalan, tinggal bagaimana mengelolanya
Di sisi lain, kubu Moeldoko harus menghadapi tantangan yang tak mudah untuk sampai mendapatkan pengakuan yang sah dari negara. Mengingat, peserta KLB juga sampai saat ini masih 'misteri' lantaran dituding bukan pemilik suara yang sah. Oleh kubu AHY, peserta KLB adalah para mantan pengurus yang telah diberhentikan.
"Secara politik kenegaraan, dualisme ini menjadi pertaruhan bagi negara untuk memastikan perannya dalam menjaga perkembangan partai melalui regulasi yang kondusif," tuturnya.
Bakir mengatakan, jika melihat dinamika politik yang berkembang, kubu AHY paling berpeluang dan cenderung lebih besar akan tetap eksis karena secara administrasi mereka memiliki surat keabsahan dari negara. Selain itu, kubu AHY mempunyai dukungan kepengurusan yang lengkap sampai tingkat daerah dan sudah berjalan, tinggal bagaimana mengelolanya
Di sisi lain, kubu Moeldoko harus menghadapi tantangan yang tak mudah untuk sampai mendapatkan pengakuan yang sah dari negara. Mengingat, peserta KLB juga sampai saat ini masih 'misteri' lantaran dituding bukan pemilik suara yang sah. Oleh kubu AHY, peserta KLB adalah para mantan pengurus yang telah diberhentikan.
"Secara politik kenegaraan, dualisme ini menjadi pertaruhan bagi negara untuk memastikan perannya dalam menjaga perkembangan partai melalui regulasi yang kondusif," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
