DPR Minta Pemerintah dan Industri Bergerak Cepat Tangani Penurunan PMI Manufaktur
Senin, 19 Mei 2025 - 16:59 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta pemerintah dan industri harus bergerak cepat dan tepat dalam menangani penurunan PMI manufaktur. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Bahkan penurunan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta pemerintah dan industri harus bergerak cepat dan tepat untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terkoordinasi.
“Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk tidak menunggu krisis lebih dalam. Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak Covid-19. Hal ini harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” katanya, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Aturan TKDN Dilonggarkan Gara-gara Tarif Trump? Menperin Buka Suara
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi yang mengindikasikan turunnya output industry yang akan menekan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi, yang berdampak lanjutan terhadap melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta pemerintah dan industri harus bergerak cepat dan tepat untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terkoordinasi.
“Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk tidak menunggu krisis lebih dalam. Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak Covid-19. Hal ini harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” katanya, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Aturan TKDN Dilonggarkan Gara-gara Tarif Trump? Menperin Buka Suara
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi yang mengindikasikan turunnya output industry yang akan menekan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi, yang berdampak lanjutan terhadap melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.
Lihat Juga :
