Pengamat Sebut Koordinasi Antarlembaga Lemah Soal Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 11:16 WIB
loading...
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menggap, koordinasi antarkementerian dan lembaga lemah dalam menangani pandemi virus Corona. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap, koordinasi antarkementerian dan lembaga lemah dalam menangani pandemi Covid-19 atau virus Corona membuat kebijakan pemerintah khususnya dalam menerapkan PSBB tak tentu arah, dan cenderung lamban dalam memutus penyebaran Covid-19.
"Fisikal kesalahan berbicara. Kerap tanpa berpikir jeli dan mengalisa dampak di lapangan. Mengeluarkan pendapat tak ada kajian komprehensif. Paling penting no wise atau kurang bijak," ujar Jerry saat dihubungi SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
(Baca juga: Ini Tanggapan Pemerintah Soal 'Indonesia Terserah' dan Ramainya Tempat Publik)
Menurut Jerry, dalam kondisi pendemi yang sulit diprediksi kapan berakhirnya, seharusnya pemerintah menerapkan rumus bijak dan bajik. Hal ini dilakukan agar penanganan virus tak membingungkan masyarakat.
Menurutnya, dalam hal ini para pembantu presiden justru menafsirkan arahan dan presiden tidak pada porsi yang tepat. Misalnya, meski muncul larangan mudik, tapi disaat bersamaan keluar peraturan menteri yang terkesan melonggarkan moda trasportasi.
Dampaknya, beberapa waktu lalu muncul pemandangan 'para pemudik' di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta. "Presiden tidak menerapkan reward and punishment. Kendati sudah tak disukai publik bahkan kerap kontroversi tapi tak ada tindakan seperti pemecatan atau reshuffle," katanya.
Belum lagi, kata Jerry, wacana Kemenag yang akan melonggarkan rumah ibadah, namun di saat yang sama menyarankan agar hari raya Idul fitri nanti tetap beribadah di rumah.
"Saya nilai pemimpin single figther yang banyak muncul ketimbang double figther. Sejumlah menteri kerap tak menghiraukan aturan presiden bahkan bertentangan bukan satu komando. Justru yang ada mengambil domain yang lain," ungkapnya.
"Fisikal kesalahan berbicara. Kerap tanpa berpikir jeli dan mengalisa dampak di lapangan. Mengeluarkan pendapat tak ada kajian komprehensif. Paling penting no wise atau kurang bijak," ujar Jerry saat dihubungi SINDOnews, Selasa (19/5/2020).
(Baca juga: Ini Tanggapan Pemerintah Soal 'Indonesia Terserah' dan Ramainya Tempat Publik)
Menurut Jerry, dalam kondisi pendemi yang sulit diprediksi kapan berakhirnya, seharusnya pemerintah menerapkan rumus bijak dan bajik. Hal ini dilakukan agar penanganan virus tak membingungkan masyarakat.
Menurutnya, dalam hal ini para pembantu presiden justru menafsirkan arahan dan presiden tidak pada porsi yang tepat. Misalnya, meski muncul larangan mudik, tapi disaat bersamaan keluar peraturan menteri yang terkesan melonggarkan moda trasportasi.
Dampaknya, beberapa waktu lalu muncul pemandangan 'para pemudik' di Terminal II Bandara Soekarno-Hatta. "Presiden tidak menerapkan reward and punishment. Kendati sudah tak disukai publik bahkan kerap kontroversi tapi tak ada tindakan seperti pemecatan atau reshuffle," katanya.
Belum lagi, kata Jerry, wacana Kemenag yang akan melonggarkan rumah ibadah, namun di saat yang sama menyarankan agar hari raya Idul fitri nanti tetap beribadah di rumah.
"Saya nilai pemimpin single figther yang banyak muncul ketimbang double figther. Sejumlah menteri kerap tak menghiraukan aturan presiden bahkan bertentangan bukan satu komando. Justru yang ada mengambil domain yang lain," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
