Demokrat: Tidak Ada Jalan Lain, Moeldoko Harus Out dari Istana
loading...
Presiden Jokowi bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Partai Demokrat menyebut Moeldoko harus keluar dari Istana karena menjadi beban Jokowi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat , Irwan menyebut, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan adanya insiden Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum, dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi, di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," kata Irwan saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Menurut Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini, perbuatan kotor Moeldoko ini tentu mempengaruhi kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para investor, karena tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah. Bagaimana pun Moeldoko adalah seorang pejabat pemerintahan.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," ujar legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Terlebih, dia menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan.
"Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain. Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Irwan.
Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Tuding Kongres 2020 Hasil Persekongkolan Jahat
"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum, dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi, di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," kata Irwan saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Menurut Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini, perbuatan kotor Moeldoko ini tentu mempengaruhi kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para investor, karena tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah. Bagaimana pun Moeldoko adalah seorang pejabat pemerintahan.
Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat
"Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," ujar legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Terlebih, dia menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan.
"Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain. Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Irwan.
Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Tuding Kongres 2020 Hasil Persekongkolan Jahat
(abd)
Explore More