Tok! PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Airlangga: Berlaku juga di Sulsel, Kaltim dan Sumut
Senin, 08 Maret 2021 - 17:53 WIB
loading...
Pemerintah melalui Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari 9-22 Maret 2021 di sejumlah provinsi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN ), Airlangga Hartarto memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat ( PPKM) mikro dari 9-22 Maret 2021 di sejumlah provinsi.
Selain tujuh provinsi di Jawa dan Bali, pemerintah juga memperluas PPKM Mikro tahap ketiga ini. Kebijakan ini juga berlaku di Sulsel, Kaltim dan Sumut. Perluasan PPKM Mikro ini diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. Baca juga: Menkes Tambah Tracer Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dukung PPKM Mikro di 10 Provinsi
“Untuk meningkatkan pengendalian pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Pemerintah memperluas pelaksanaan PPKM Mikro, di provinsi lain di luar Jawa dan Bali,” ujar Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, Snein (8/3/2021).
Menurut Airlangga, keputusan untuk mengikutsertakan Kaltim, Sulsel, dan Sumut karena terjadi kenaikan kasus di tiga provinsi tersebut yang cukup signifikan. “Ini memerlukan perhatian yang lebih lanjut oleh karena itu PPKM dua minggu berikut ini, memasukkan Kaltim, Sulsel dan Sumut,” ucap Airlangga.
Untuk parameter dalam menerapkan PPKM Mikro ini juga masih sama, yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional.
Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional. Keempat, tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.
Kriteria zona risiko di tingkat RT/RW dan skenario pengendalian juga tetap dan sama, yakni dibagi dalam zona merah, orange, kuning dan hijau. Ini dihitung berdasarkan jumlah rumah yang terkonfirmasi kasus positif dalam tujuh hari terakhir. Dalam kebijakan PPKM Mikro kali ini, kegiatan yang dibatasi juga masih sama.
Namun, terdapat pengecualian yakni untuk penggunaan Fasilitas Umum yang mulai diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, lewat Perkada atau Perda.
“Pada prinsipnya (yang diizinkan dibuka) ini adalah fasilitas umum yang berbasiskan komunitas,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Baca juga: Evaluasi PPKM Mikro, Sekda DKI: Zona Merah COVID-19 Hanya Tinggal 6 RT di Jakarta Selatan
Selanjutnya, dalam PPKM kali ini pemerintah juga membuat kebijakan pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, selama masa liburan Israj Mi’raj dan hari Raya Nyepi. Selain itu, terdapat imbauan yang sama untuk pegawai swasta/perusahaan. Pelarangan dan imbauan itu berlaku mulai tanggal 10-14 Maret 2021.
Tindak lanjut dari penetapan PPKM Mikro, maka kepada para gubernur yang wilayahnya masuk dalam penerapan kebijakan PPKM diharuskan menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. “Ini termasuk untuk 3 daerah baru, harus melakukan hal sama,” kata Airlangga.
Untuk Kaltim, saat ini sudah keluar Instruksi Gubernur Kaltim No. 2 Tahun 2021. Di Sumut juga keluar Instruksi Gubernur Sumut Nomor 7 Tahun 2021. Untuk pengaturan pembukaan fasilitas umum, Airlangga juga meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat peraturan pemerintah daerah tentang hal itu.
“Selanjutnya juga harus ada penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan. Ini juga harus diikuti dengan pemantauan pelaksanaan 3T, testing, tracing dan treatment, penyiapan bantuan beras dan masker dengan mekanisme distribusi melalui kepolisian dan TNI,” jelas Airlangga.
Pemprov juga diminta untuk mengkoordinasikan data zona risiko tingkat RT/RW dan data penyaluran bantuan dan dilaporkan ke satgas pusat lewat satgas daerah. Airlangga juga meminta dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini juga dibarengi dengan program vaksinasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
PPKM Mikro ini sendiri terbukti telah menurunkan kasus aktif. Bahkan, sudah menurunkan bed occupancy rate (BOR) secara nasional. Baca juga: Dikomandoi Airlangga, DPR Akui PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19!
“PPKM ini tetap memerlukan waktu untuk melihat efek positifnya pada sektor ekonomi. PPKM Mikro ini juga sifatnya dinamis sesuai perkembangan kasus di daerah. Target kami dalam hal ini adalah kedisiplinan masyarakat. PPKM ini akan dihentikan jika sudah tercipta herd imunity masyarakat,” pungkas Airlangga.
Selain tujuh provinsi di Jawa dan Bali, pemerintah juga memperluas PPKM Mikro tahap ketiga ini. Kebijakan ini juga berlaku di Sulsel, Kaltim dan Sumut. Perluasan PPKM Mikro ini diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. Baca juga: Menkes Tambah Tracer Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dukung PPKM Mikro di 10 Provinsi
“Untuk meningkatkan pengendalian pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Pemerintah memperluas pelaksanaan PPKM Mikro, di provinsi lain di luar Jawa dan Bali,” ujar Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, Snein (8/3/2021).
Menurut Airlangga, keputusan untuk mengikutsertakan Kaltim, Sulsel, dan Sumut karena terjadi kenaikan kasus di tiga provinsi tersebut yang cukup signifikan. “Ini memerlukan perhatian yang lebih lanjut oleh karena itu PPKM dua minggu berikut ini, memasukkan Kaltim, Sulsel dan Sumut,” ucap Airlangga.
Untuk parameter dalam menerapkan PPKM Mikro ini juga masih sama, yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional.
Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional. Keempat, tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.
Kriteria zona risiko di tingkat RT/RW dan skenario pengendalian juga tetap dan sama, yakni dibagi dalam zona merah, orange, kuning dan hijau. Ini dihitung berdasarkan jumlah rumah yang terkonfirmasi kasus positif dalam tujuh hari terakhir. Dalam kebijakan PPKM Mikro kali ini, kegiatan yang dibatasi juga masih sama.
Namun, terdapat pengecualian yakni untuk penggunaan Fasilitas Umum yang mulai diizinkan untuk dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 50% dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, lewat Perkada atau Perda.
“Pada prinsipnya (yang diizinkan dibuka) ini adalah fasilitas umum yang berbasiskan komunitas,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Baca juga: Evaluasi PPKM Mikro, Sekda DKI: Zona Merah COVID-19 Hanya Tinggal 6 RT di Jakarta Selatan
Selanjutnya, dalam PPKM kali ini pemerintah juga membuat kebijakan pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD, selama masa liburan Israj Mi’raj dan hari Raya Nyepi. Selain itu, terdapat imbauan yang sama untuk pegawai swasta/perusahaan. Pelarangan dan imbauan itu berlaku mulai tanggal 10-14 Maret 2021.
Tindak lanjut dari penetapan PPKM Mikro, maka kepada para gubernur yang wilayahnya masuk dalam penerapan kebijakan PPKM diharuskan menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2021. “Ini termasuk untuk 3 daerah baru, harus melakukan hal sama,” kata Airlangga.
Untuk Kaltim, saat ini sudah keluar Instruksi Gubernur Kaltim No. 2 Tahun 2021. Di Sumut juga keluar Instruksi Gubernur Sumut Nomor 7 Tahun 2021. Untuk pengaturan pembukaan fasilitas umum, Airlangga juga meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat peraturan pemerintah daerah tentang hal itu.
“Selanjutnya juga harus ada penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di desa dan kelurahan. Ini juga harus diikuti dengan pemantauan pelaksanaan 3T, testing, tracing dan treatment, penyiapan bantuan beras dan masker dengan mekanisme distribusi melalui kepolisian dan TNI,” jelas Airlangga.
Pemprov juga diminta untuk mengkoordinasikan data zona risiko tingkat RT/RW dan data penyaluran bantuan dan dilaporkan ke satgas pusat lewat satgas daerah. Airlangga juga meminta dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini juga dibarengi dengan program vaksinasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
PPKM Mikro ini sendiri terbukti telah menurunkan kasus aktif. Bahkan, sudah menurunkan bed occupancy rate (BOR) secara nasional. Baca juga: Dikomandoi Airlangga, DPR Akui PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19!
“PPKM ini tetap memerlukan waktu untuk melihat efek positifnya pada sektor ekonomi. PPKM Mikro ini juga sifatnya dinamis sesuai perkembangan kasus di daerah. Target kami dalam hal ini adalah kedisiplinan masyarakat. PPKM ini akan dihentikan jika sudah tercipta herd imunity masyarakat,” pungkas Airlangga.
(kri)
Lihat Juga :
