Menkes Tambah Tracer Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dukung PPKM Mikro di 10 Provinsi
loading...
Menkes, Budi Gunadi Sadikin menegaskan Kemenkes akan memperkuat tes, lacak, dan isolasi untuk memperkuat pelaksanaan PPKM mikro yang akan dilaksanakan di 10 provinsi yakni 7 provinsi di Jawa-Bali dan 3 wilayah baru yakni Sumut, Kaltim, dan Sulsel. Foto/BN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) akan memperkuat tes, lacak, dan isolasi untuk memperkuat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang akan dilaksanakan di 10 provinsi yakni 7 provinsi di Jawa-Bali dan 3 wilayah baru yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Kami bisa melakukan testing tracing sama isolasi masing masing sudah ada guidance yang kita lakukan. Yaitu testing minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu,” ujar Budi dalam Konferensi Pers Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Tahap 3 secara virtual, Senin (8/3/2021).
Budi mengatakan bahwa strategi pelacakan ini harus diketahui dalam tempo 3x24 jam atau 72 jam. Sehingga pemerintah telah meresmikan penggunaan rapid antigen.
“Strategi kedua adalah pelacakan. Dari WHO harus melakukan 15-30 kontak erat kita lacak dalam tempo 72 jam. Kita sudah memutuskan untuk menggunakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di bawah koordinasi Puskesmas agar bisa mengejar target ini,” jelasnya.
Dalam hal ini, Budi menuturkan pihaknya memerlukan sekitar 80 ribu di tracer di Indonesia untuk menunjang program ini. Katanya, pemerintah sudah melakukan pelatihan pada Babinsa sebanyak 22.300 orang dan Bhabinkamtibmas 14 ribu orang di 7 provinsi.
“Untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas kan kita memerlukan tracer sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Kita sudah melakukan pelatihan untuk Babinsa sebanyak 22.300, untuk Bhabinkamtibmas sekitar 14.000 di 7 provinsi,” papar dia.
Selain itu, untuk menunjang tracing kontak di 3 provinsi baru yang melaksanakan PPKM, makan akan dilakukan ekspansi dan pelatihan lagi terhadap Babinsa dan Bhabinkamtibmas. “Dengan adanya penambahan beberapa provinsi baru kami akan melakukan ekspansi dari pelatihan terhadap Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini,” ucap Budi.
Kemudian, kata Budi, setelah ditemukan kasus positif, juga harus diisolasi. Agar mereka tidak menularkan. “Dan itu kita juga sudah bekerja sama dengan Pemda, desa, agar bisa menyiapkan shelter untuk isolasi mandiri.”
“Kami bisa melakukan testing tracing sama isolasi masing masing sudah ada guidance yang kita lakukan. Yaitu testing minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu,” ujar Budi dalam Konferensi Pers Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Tahap 3 secara virtual, Senin (8/3/2021).
Budi mengatakan bahwa strategi pelacakan ini harus diketahui dalam tempo 3x24 jam atau 72 jam. Sehingga pemerintah telah meresmikan penggunaan rapid antigen.
“Strategi kedua adalah pelacakan. Dari WHO harus melakukan 15-30 kontak erat kita lacak dalam tempo 72 jam. Kita sudah memutuskan untuk menggunakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di bawah koordinasi Puskesmas agar bisa mengejar target ini,” jelasnya.
Dalam hal ini, Budi menuturkan pihaknya memerlukan sekitar 80 ribu di tracer di Indonesia untuk menunjang program ini. Katanya, pemerintah sudah melakukan pelatihan pada Babinsa sebanyak 22.300 orang dan Bhabinkamtibmas 14 ribu orang di 7 provinsi.
“Untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas kan kita memerlukan tracer sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Kita sudah melakukan pelatihan untuk Babinsa sebanyak 22.300, untuk Bhabinkamtibmas sekitar 14.000 di 7 provinsi,” papar dia.
Selain itu, untuk menunjang tracing kontak di 3 provinsi baru yang melaksanakan PPKM, makan akan dilakukan ekspansi dan pelatihan lagi terhadap Babinsa dan Bhabinkamtibmas. “Dengan adanya penambahan beberapa provinsi baru kami akan melakukan ekspansi dari pelatihan terhadap Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini,” ucap Budi.
Kemudian, kata Budi, setelah ditemukan kasus positif, juga harus diisolasi. Agar mereka tidak menularkan. “Dan itu kita juga sudah bekerja sama dengan Pemda, desa, agar bisa menyiapkan shelter untuk isolasi mandiri.”
(kri)
Explore More