KLB Demokrat, Karma Politik dan Kudatuli
Senin, 08 Maret 2021 - 10:37 WIB
loading...
A
A
A
Sekadar diketahui, dalam peristiwa Kudatuli, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang
dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri diserbu Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit TNI dan menguasai kantor itu. Dalam tragedi berdarah itu, 5 orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang.
Baca juga: Padati DPP Partai Demokrat, Kader-Simpatisan Gelar Mimbar Bebas Kecam Moeldoko
Cuitan Gede Pasek Suardika itu pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab. "Karma politik. Penyerbuan kantor DPP PDI yang lebih dikenal peristiwa Kudatuli membuka kembali memori kita soal dugaan keterlibatan SBY. Mudah-mudahan demokrasi kita berjalan waras," cuit Fadhli Harahab di akun Twitternya, @FadhliHarahab, Minggu (7/3/2021) malam.
Sekadar informasi, SBY yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun memasukkan peristiwa Kudatuli itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama beberapa rekan separtainya pernah mendatangi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli 2018. Saat itu, PDIP meminta SBY bersaksi atas tragedi Kudatuli.
dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri diserbu Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan beberapa prajurit TNI dan menguasai kantor itu. Dalam tragedi berdarah itu, 5 orang tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang.
Baca juga: Padati DPP Partai Demokrat, Kader-Simpatisan Gelar Mimbar Bebas Kecam Moeldoko
Cuitan Gede Pasek Suardika itu pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab. "Karma politik. Penyerbuan kantor DPP PDI yang lebih dikenal peristiwa Kudatuli membuka kembali memori kita soal dugaan keterlibatan SBY. Mudah-mudahan demokrasi kita berjalan waras," cuit Fadhli Harahab di akun Twitternya, @FadhliHarahab, Minggu (7/3/2021) malam.
Sekadar informasi, SBY yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun memasukkan peristiwa Kudatuli itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama beberapa rekan separtainya pernah mendatangi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli 2018. Saat itu, PDIP meminta SBY bersaksi atas tragedi Kudatuli.
(abd)
Lihat Juga :
