SBY, Moel dan AHY, Hikmah di Balik Konflik Partai Demokrat
Minggu, 07 Maret 2021 - 18:47 WIB
loading...
A
A
A
Namanya Pro Kontra ada yang mendukung sekaligus ada yang menghujat. Dan yang lebih berat lagi, Jokowi sebagai Presiden, yang sekaligus sebagai atasanmu di pemerintahan ikut terbabit dihujat oleh kader Partai Demokrat yang kontra dan di tambah kekuatan oposisi pemerintah, yang seperti mendapat isu dan energi baru untuk menghantam pemerintahan ini. Tapi Bapak, saya setuju langkah politik anda yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan anda akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini.
Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang Jenderal seperti anda. Ini perang politik, yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tapi prinsipnya hampir sama aja Jenderal, tinggal penyesuaian penyesuaiannya saja.
Pak Moeldoko, saya pernah menyatakan di media bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini.
Terhadap desakan supaya anda mundur dari jabatan KSP juga tidak ada dasarnya. Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada.
Pak SBY, menjadi Presiden RI 10 tahun lamanya. Popularitas beliau selama menjadi Presiden sangat tinggi, di atas 65 %. Popularitas setinggi itu efektif membawa rakyat untuk menjadi konstituennya Partai Demokrat, tempat Pak SBY bernaung.
Pak SBY juga seorang Jenderal yang sempurna, pintar, ahli strategi dan pemimpin yang berwibawa. Kecerdasan Pak SBY itu lengkap, bukan hanya di militer tetapi juga sosial dan politik. Narasi pemerintah hari ini yang menyatakan tidak ikut campur persoalan internal partai politik sebenarnya berasal dari narasinya Pak SBY juga dahulu. Dan dahulu kita percaya apa yang disampaikan Pak SBY untuk tidak ikut campur tangan, sekarang juga kita percaya ketika Pak Jokowi bilang tidak ikut campur tangan urusan internal partai politik.
Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang Jenderal seperti anda. Ini perang politik, yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tapi prinsipnya hampir sama aja Jenderal, tinggal penyesuaian penyesuaiannya saja.
Pak Moeldoko, saya pernah menyatakan di media bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini.
Terhadap desakan supaya anda mundur dari jabatan KSP juga tidak ada dasarnya. Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada.
Pak SBY, menjadi Presiden RI 10 tahun lamanya. Popularitas beliau selama menjadi Presiden sangat tinggi, di atas 65 %. Popularitas setinggi itu efektif membawa rakyat untuk menjadi konstituennya Partai Demokrat, tempat Pak SBY bernaung.
Pak SBY juga seorang Jenderal yang sempurna, pintar, ahli strategi dan pemimpin yang berwibawa. Kecerdasan Pak SBY itu lengkap, bukan hanya di militer tetapi juga sosial dan politik. Narasi pemerintah hari ini yang menyatakan tidak ikut campur persoalan internal partai politik sebenarnya berasal dari narasinya Pak SBY juga dahulu. Dan dahulu kita percaya apa yang disampaikan Pak SBY untuk tidak ikut campur tangan, sekarang juga kita percaya ketika Pak Jokowi bilang tidak ikut campur tangan urusan internal partai politik.
Lihat Juga :
