Terlibat Kisruh Demokrat, Mestinya Jokowi Copot Sementara Moeldoko demi Netralitas
Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:27 WIB
loading...
Presiden Jokowi diminta mencopot Moeldoko dari jabatan kepala KSP hingga konflik Partai Demokrat berakhir. Foto/setkab.go.id
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bakal berdampak pada netralitas pemerintah, khususnya Presiden Jokowi , dalam kisruh partai berlambang bintang mercy tersebut.
Maka dari itu, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatannya, setidaknya hingga konflik KLB usai.
"Konflik ini akan sangat mempengaruhi netralitas dan objejtivitas Negara, Presiden khususnya. Jadi agar tidak menurunkan kewibawaan negara Moeldoko harus dicopot dulu dari KSP sampai dengan konplik selesai," ujar Fickar saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
(Baca: Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan)
Meski seharusnya Moeldoko yang memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri, tetapi itu dirasa tidak akan dilakukan lantaran jabatan KSP sangat dibutuhkan untuk kepentingan KLB.
Maka dari itu, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatannya, setidaknya hingga konflik KLB usai.
"Konflik ini akan sangat mempengaruhi netralitas dan objejtivitas Negara, Presiden khususnya. Jadi agar tidak menurunkan kewibawaan negara Moeldoko harus dicopot dulu dari KSP sampai dengan konplik selesai," ujar Fickar saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
(Baca: Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan)
Meski seharusnya Moeldoko yang memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri, tetapi itu dirasa tidak akan dilakukan lantaran jabatan KSP sangat dibutuhkan untuk kepentingan KLB.
Lihat Juga :
