Terlibat Kisruh Demokrat, Mestinya Jokowi Copot Sementara Moeldoko demi Netralitas

JAKARTA - Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bakal berdampak pada netralitas pemerintah, khususnya Presiden Jokowi , dalam kisruh partai berlambang bintang mercy tersebut.

Maka dari itu, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta agar Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari jabatannya, setidaknya hingga konflik KLB usai.

"Konflik ini akan sangat mempengaruhi netralitas dan objejtivitas Negara, Presiden khususnya. Jadi agar tidak menurunkan kewibawaan negara Moeldoko harus dicopot dulu dari KSP sampai dengan konplik selesai," ujar Fickar saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

(Baca: Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan)

Meski seharusnya Moeldoko yang memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri, tetapi itu dirasa tidak akan dilakukan lantaran jabatan KSP sangat dibutuhkan untuk kepentingan KLB.

"Menurut saya dia (Moeldoko) tidak akan mengundurkan diri, karena dijabatan itu powernya dan karena itu selain uang dia diminta jadi ketua," ungkapnya.

(Baca: Mantan Kader Bongkar Manuver SBY saat Anas Pimpin Demokrat)

Maka dari itu, Presiden Jokowi diminta bertindak cepat dalam memutuskan masalah KLB ini. Karena jika dibiarkan, Presiden Jokowi akan dinilai mendukung Moeldoko terlibat dalam KLB Demokrat itu.

"Secara logis sih dengan presiden membiarkan artinya menyetujui, meskipun secara yuridis mestinya Menkumham menolak pengesahan. Kejadian ini sangat ironis," pungkasnya.