Peneliti LIPI: KLB Partai Demokrat Tak Lazim dan Memprihatinkan

JAKARTA - Kemarin Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai kubu Cikeas sebagai KLB abal-abal. Peneliti politik senior LIPI Siti Zuhro menilai KLB telah menimbulkan kebingungan dan keprihatinan publik. Dia menyebut KLB tersebut sebagai anomali politik dan demokrasi.

“Tentu tidak lazim. Meskipun pernah ada KLB sebelum-sebelumnya yang melanda partai-partai politik, KLB versi Sumut ini tergolong tidak lazim menurut saya. mengapa? ya karena yang menggelar KLB itu tidak mengikuti AD/ART partai dan bahkan Ketum yang dimunculkan juga bukan kader. Ini tentu untuk pegiat politik pegiat demokrasi intelektual akademisi yang belajar demokrasi ini membingungkan,” katanya dalam Polemik Virtual Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

(Baca: Demi 2024, Moeldoko Pertaruhkan Seluruh Devisa Politik di KLB Demokrat)

Bahkan Siti menyebut KLB Partai sangatlah memprihatinkan. Pasalnya mengabaikan etika politik dengan melanggar aturan internal partai.

“Dilihat dari perspektif Demokrat juga peristiwa KLB Sumut sangat memprihatinkan, mengapa? karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini,” ungkapnya.

(Baca: Komentari Kisruh Demokrat, Pangi Syarwi: Lebih Jorok Dibandingkan Orde Baru)

Lebih lanjut dia menyebutkan sejumlah partai di Indonesia juga sempat mengalami perpecahan internal. Diantaranya Partai Golkar yang bahkan memakan waktu lebih dari dua tahun. Kemudian juga terjadi di PPP dan nyaris terjadi juga di PAN.

“Ini prahara melanda Partai Demokrat. Seolah-olah ini giliran Partai Demokrat,” pungkasnya. Dita angga