Kuasai Demokrat, Batu Loncatan Moeldoko Menuju Pilpres 2024?
Sabtu, 06 Maret 2021 - 08:52 WIB
loading...
A
A
A
"KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat apakah bisa jadi batu loncatan nyapres 2024? Itu bergantung," ujar Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (5/3/2021).
Karena, kata Arif, setelah KLB di Sibolangit itu akan terbentuk kepengurusan kembar, kepemimpinan Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga, kata dia, pertarungan selanjutnya adalah memperebutkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Heboh Kudeta Partai Demokrat, Ini Jejak Moeldoko di Dunia Politik
"Jika Moeldoko memperoleh keabsahan dan legalitas dari Kemenkumham, maka bisa jadi modal kendaraan politik untuk maju sebagai Capres 2024, tinggal mencari dukungan parpol lain agar memenuhi syarat pencalonan. Namun jika tak memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, maka prospeknya kecil," pungkas Arif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai KLB di Sibolangit itu bisa jadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke 2024 jika mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Bisa jadi, kalau kubu KLB berhasil mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak berwenang, Kemenkumham," kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca juga: 5 DPC di Sulsel Diduga Hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang
Namun, menurut dia, tidak mudah bagi kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Karena Demokrat yang sah masih dipegang kubu AHY, tetapi bukan tidak mungkin. Prediksi saya, konflik Partai Demokrat ini akan semakin ramai jelang pilpres nanti. Ada dua kemungkinan, Moeldoko rebut Partai Demokrat dari Cikeas atau Moeldoko bikin partai baru semisal, Demokrat Perjuangan," pungkasnya.
Karena, kata Arif, setelah KLB di Sibolangit itu akan terbentuk kepengurusan kembar, kepemimpinan Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga, kata dia, pertarungan selanjutnya adalah memperebutkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Heboh Kudeta Partai Demokrat, Ini Jejak Moeldoko di Dunia Politik
"Jika Moeldoko memperoleh keabsahan dan legalitas dari Kemenkumham, maka bisa jadi modal kendaraan politik untuk maju sebagai Capres 2024, tinggal mencari dukungan parpol lain agar memenuhi syarat pencalonan. Namun jika tak memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, maka prospeknya kecil," pungkas Arif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai KLB di Sibolangit itu bisa jadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke 2024 jika mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Bisa jadi, kalau kubu KLB berhasil mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak berwenang, Kemenkumham," kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews secara terpisah.
Baca juga: 5 DPC di Sulsel Diduga Hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang
Namun, menurut dia, tidak mudah bagi kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Karena Demokrat yang sah masih dipegang kubu AHY, tetapi bukan tidak mungkin. Prediksi saya, konflik Partai Demokrat ini akan semakin ramai jelang pilpres nanti. Ada dua kemungkinan, Moeldoko rebut Partai Demokrat dari Cikeas atau Moeldoko bikin partai baru semisal, Demokrat Perjuangan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
