Kuasai Demokrat, Batu Loncatan Moeldoko Menuju Pilpres 2024?

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dibikin dan dihadiri kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Inikah awal langkah bagi Moeldoko untuk bertarung di Pilpres 2024 ?

Nama Moeldoko belakangan ini masuk bursa kandidat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di beberapa lembaga survei. Namun, elektabilitasnya masih sangat kecil alias selalu di urutan buncit. Misalnya di survei terbaru Index Politika Indonesia yang diumumkan secara daring pada Minggu 7 Februari 2021, Moeldoko bertengger di posisi buncit dengan elektabilitas 0,8%.

Kemudian, versi survei 3-8 Februari 2021 yang dilakukan Lembaga survei Parameter Politik Indonesia dan diumumkan pada Senin 24 Februari 2021, elektabilitas Moeldoko hanya 0,2 persen. Di survei yang dilakukan lembaga survei Indometer, elektabilitas Moeldoko merangkak naik walaupun masih sangat kecil.

Moeldoko dari 0,3% pada Juli 2020 kemudian menjadi 0,5% pada Oktober 2020 dan kini 1,0% berdasarkan survei yang dilakukan Indometer pada 1-10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden, dan diumumkan pada Kamis 18 Februari 2021.

Baca juga: SBY Sebut Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Tidak Sah, Ini Penjelasannya

Nama Moeldoko juga masuk di daftar kandidat Pilpres simulasi semi terbuka Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei LSI yang dilakukan dengan metode wawancara lapangan pada 25-31 Januari 2021 dan diumumkan pada 22 Februari 2021, nama Moeldoko 0,0%. Lalu, mungkinkah KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara itu menjadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke Pilpres 2024?

"KLB Demokrat yang menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat apakah bisa jadi batu loncatan nyapres 2024? Itu bergantung," ujar Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Jumat (5/3/2021).

Karena, kata Arif, setelah KLB di Sibolangit itu akan terbentuk kepengurusan kembar, kepemimpinan Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga, kata dia, pertarungan selanjutnya adalah memperebutkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Heboh Kudeta Partai Demokrat, Ini Jejak Moeldoko di Dunia Politik

"Jika Moeldoko memperoleh keabsahan dan legalitas dari Kemenkumham, maka bisa jadi modal kendaraan politik untuk maju sebagai Capres 2024, tinggal mencari dukungan parpol lain agar memenuhi syarat pencalonan. Namun jika tak memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, maka prospeknya kecil," pungkas Arif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai KLB di Sibolangit itu bisa jadi batu loncatan Moeldoko untuk melaju ke 2024 jika mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Bisa jadi, kalau kubu KLB berhasil mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak berwenang, Kemenkumham," kata Fadhli Harahab kepada SINDOnews secara terpisah.

Baca juga: 5 DPC di Sulsel Diduga Hadiri KLB Demokrat di Deli Serdang

Namun, menurut dia, tidak mudah bagi kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit mendapatkan pengakuan dari Kemenkumham. "Karena Demokrat yang sah masih dipegang kubu AHY, tetapi bukan tidak mungkin. Prediksi saya, konflik Partai Demokrat ini akan semakin ramai jelang pilpres nanti. Ada dua kemungkinan, Moeldoko rebut Partai Demokrat dari Cikeas atau Moeldoko bikin partai baru semisal, Demokrat Perjuangan," pungkasnya.