Demokrat Ingatkan Pemerintah Segera Buat Road Map Penanganan Corona
Senin, 18 Mei 2020 - 21:51 WIB
loading...
A
A
A
“Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya,” pinta Didik.
Karena itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini memohon agar pemerintah merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19 dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. “Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” pesannya.
Didik mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini, serta membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama. Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya. Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh.
“Buatlah keputusan yang objektif, pasti atau firm, serta terang dan jelas. Karena di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan. Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandasnya. kiswondari
Karena itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini memohon agar pemerintah merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19 dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. “Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” pesannya.
Didik mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini, serta membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama. Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya. Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh.
“Buatlah keputusan yang objektif, pasti atau firm, serta terang dan jelas. Karena di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan. Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandasnya. kiswondari
(cip)