Soal Kedaulatan Digital, DPR Sarankan Pemerintah Revisi PP

Kamis, 04 Maret 2021 - 22:13 WIB
loading...
A A A
Kendati demikian, Farhan juga mendorong agar regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal kedaulatan digital utamanya mesti berada pada spirit yang sama. "Maka perlu dilakukan sinkronisasi karena PP 71 Tahun 2019 turunan UU ITE sedangkan PP 46 Tahun 2021 turunan UU Ciptaker, dua-duanya masih berlaku," paparnya.

Sedangkan bentuk sinkronisasinya, Farhan menyarankan agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap regulasi berupa PP yang terkait soal sektor digital. "Pemerintah melalui Menko Perekonomian melakukan revisi PP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi digital. Kendati demikian, transformasi digital harus tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Baca juga: Singgung Bunuh UMKM, Jokowi Ungkap Perdagangan Digital RI Ada yang Engga Beres

“Tansformasi digital merupakan solusi tepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” kata Jokowi dalam peluncuran program konektivitas digital 2021 dan prangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19 di Istana Negara, Jumat (26/2/2021).
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Desak Latsarmil...
DPR Desak Latsarmil Peserta SPPI Disetop: Nyawa Jangan Dianggap Enteng!
Komisi I Bangga TNI...
Komisi I Bangga TNI Ikut Urus Pertanian, Dave Laksono: Ini Bukan Kembali ke Dwifungsi
Setujui Usulan Tambahan...
Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemhan Rp195 Triliun, Komisi I Bakal Diteruskan ke Banggar
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
321 WNA Pelaku Judi...
321 WNA Pelaku Judi Online Ditangkap, Polri Dinilai Tegakkan Kedaulatan Digital
TNI Imbau Massa Menjauh...
TNI Imbau Massa Menjauh dari Rumah Ahmad Sahroni, Situasi Kembali Kondusif
Rumah Ahmad Sahroni...
Rumah Ahmad Sahroni Dirusak Warga, Sejumlah Barang Berharga Dijarah
Rekomendasi
Kredit Perbankan Juni...
Kredit Perbankan Juni 2026 Tumbuh 12,67%, BI Optimistis Capai Target Tahun Ini
MNC University Gandeng...
MNC University Gandeng IDBW 2026, Bekali Mahasiswa Hadapi Peluang Karier dan Finansial di Era Web3
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Berita Terkini
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Rekam Jejak Komjen Karyoto,...
Rekam Jejak Komjen Karyoto, dari Pemberantasan Korupsi hingga Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved