Eks Napi Lolos di Pilkada, 7 Penyelenggara Pemilu di Papua Dipecat DKPP
Rabu, 03 Maret 2021 - 18:34 WIB
loading...
DKPP menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 (lima) perkara pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 (lima) perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/3/2021) pukul 10.00 WIB.
Baca juga: Ondofolo Sebut Tak Semua OAP Tolak DOB dan Otsus Papua
Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada tujuh penyelenggara pemilu. Tujuh penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga penyelenggara KPU Kabupaten Boven Digoel dan empat penyelenggara KPU Provinsi Papua.
Baca juga: Tanpa Persetujuan Mendagri dan Tak Sesuai UU, Pelantikan Sekda Papua Disorot
Tiga penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Boven Digoel merupakan Teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, yaitu Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande. Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng juga menyandang status Teradu dalam perkara nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020, yang dibacakan bersamaan dengan perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Liberatus Pogolamun, Teradu Hatta Nongkeng dan Teradu Veronica Lande, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Prof Muhammad.
Baca juga: Biliar Sumsel Targetkan 2 Medali di PON 2021 Papua
Sedangkan empat penyelenggara pemilu dari KPU Provinsi Papua yang mendapat sanksi Pemberhentian Tetap adalah Theodorus Kossay (Ketua), Jufri Abu Bakar (Anggota), Fransiskus Letsoin (Anggota), dan Melkianus Kambe (Anggota). Keempatnya merupakan Teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Theodorus Kossay selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua, Teradu Jufri Abu Bakar, Teradu Fransiskus Antonisu Letsoin, dan Melkianus Kambu, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua," lanjut Muhammad membacakan amar putusan.
Pokok Perkara yang didalilkan Pengadu adalah dugaan bahwa Teradu I sampai Teradu III tidak profesional dalam melakukan penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusak Yaluwu-Yakob Weremba. Yusak Yaluwu diduga tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi jeda waktu lima tahun usai menjadi narapidana.
Adapun dalil tersebut diperkuat oleh pengadu yang didasari oleh surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tertanggal 25 September 2020, masa bimbingan Yusak Yaluwo mulai 8 Agustus 2014 hingga 26 Mei 2017.
Baca juga: Ondofolo Sebut Tak Semua OAP Tolak DOB dan Otsus Papua
Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada tujuh penyelenggara pemilu. Tujuh penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga penyelenggara KPU Kabupaten Boven Digoel dan empat penyelenggara KPU Provinsi Papua.
Baca juga: Tanpa Persetujuan Mendagri dan Tak Sesuai UU, Pelantikan Sekda Papua Disorot
Tiga penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Boven Digoel merupakan Teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, yaitu Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande. Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng juga menyandang status Teradu dalam perkara nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020, yang dibacakan bersamaan dengan perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan 162-PKE-DKPP/XI/2020.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Liberatus Pogolamun, Teradu Hatta Nongkeng dan Teradu Veronica Lande, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Prof Muhammad.
Baca juga: Biliar Sumsel Targetkan 2 Medali di PON 2021 Papua
Sedangkan empat penyelenggara pemilu dari KPU Provinsi Papua yang mendapat sanksi Pemberhentian Tetap adalah Theodorus Kossay (Ketua), Jufri Abu Bakar (Anggota), Fransiskus Letsoin (Anggota), dan Melkianus Kambe (Anggota). Keempatnya merupakan Teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Theodorus Kossay selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua, Teradu Jufri Abu Bakar, Teradu Fransiskus Antonisu Letsoin, dan Melkianus Kambu, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua," lanjut Muhammad membacakan amar putusan.
Pokok Perkara yang didalilkan Pengadu adalah dugaan bahwa Teradu I sampai Teradu III tidak profesional dalam melakukan penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusak Yaluwu-Yakob Weremba. Yusak Yaluwu diduga tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi jeda waktu lima tahun usai menjadi narapidana.
Adapun dalil tersebut diperkuat oleh pengadu yang didasari oleh surat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tertanggal 25 September 2020, masa bimbingan Yusak Yaluwo mulai 8 Agustus 2014 hingga 26 Mei 2017.
(maf)
Lihat Juga :
