Membangun Desa melalui Dana Desa

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

DESA merupakan salah satu organisasi dalam struktur pemerintahan yang berada di tingkat paling kecil yang dekat dengan kehidupan masyarakat secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dengan berbagai macam latar belakang sejarah dan kekentalan budaya yang ada menjadikan nilai tersendiri dalam penerapan sebuah kebijakan yang diberikan pemerintah pusat ke seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Besaran anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari tahun ke tahun sejak 2015 terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada awalnya, pada 2015, dana desa digulirkan hanya sebesar Rp20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada RAPBN 2021 jumlah dana desa yang digulirkan sebesar Rp72 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 1,1% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp71,2 triliun pada 2020.

Dana Desa dan Kinerja Ekonomi Daerah
Dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransferkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pembangunan daerah utamanya di desa dan pemberdayaan masyarakat desa setempat. Dana desa sejatinya memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa setempat, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebab itu, dana desa diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pembangunan desa sehingga mampu menjadikan desa mandiri dalam melakukan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai harapan masyarakat.

Kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh pengembangan dan pembangunan berbagai desa di Indonesia, baik itu pengembangan sumber daya manusianya atau pembangunan infrastruktur secara berkala. Sehingga, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menggulirkan dana desa serta melakukan pendampingan pemanfaatan dana desa. Dana tersebut dikucurkan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air. Data menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal di Indonesia di mana pada 2011 mencapai 26% menjadi 20% pada 2019. Selain itu, keberhasilan dana desa dalam mendorong pembangunan desa juga terlihat dari angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan angka kemiskinan di desa lebih kecil daripada di kota. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa peningkatan TPT di desa hanya 0,79%. Angka tersebut jauh dari TPT di kota sebesar 69%. TPT di desa bertambah 606.121 jiwa, sedangkan di kota bertambah 2.063.879 jiwa. Begitu pula dengan angka kemiskinan di kota mengalami kenaikan hingga 0,5%, sedangkan kenaikan angka kemiskinan di desa hanya 0,38%. Apabila dilihat dari jumlahnya, warga miskin di kota bertambah 880.000, sementara di desa hanya bertambah 250.000 jiwa.