PDIP Sebut Pelaksanaan Pilkada Tahun Depan Lebih Ideal

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Komaruddin Watubun menyebut penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akan lebih ideal dilaksanakan pada 2021 dibandingkan Desember 2020. Pasalnya, pelaksanaan tahapan Pilkada yang dimulai 6 Juni ini masih dibayangi bahaya pandemi Covid-19.

“Idealnya tahun depan, karena problem dasar sampai hari ini, pemerintah tidak punya data referensi memastikan puncak pandemi turun, bahkan juga tingkat dunia,” kata Komaruddin saat dihubungi, Senin (18/5/2020). (Baca juga: Masih Pandemi Corona, Pilkada Desember 2020 Terlalu Berisiko)

Ketua DPP PDIP ini berpandangan, sekalipun pelaksanaan pilkada digelar dengan mengikuti protokol kesehatan, potensi penyebaran virus Corona tetap tinggi. Sebab, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Dia pun mencontohkan kasus larangan mudik dimana masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. “Sekarang aja ada larangan mudik banyak yang nekat lewat jalan tikus. Jadi tingkat kedisiplinan kita masih rendah bila dipaksakan pilada digelar tahun ini,” ujarnya. (Baca juga: Pilkada Disarankan Digelar Paling Lambat Juni 2021)

Komaruddin khawatir kalau pendaftaran para peserta pilkada datang bersama rombongan pendukungnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, justru akan terjadi kontak fisik yang memungkinkan penyebaran Covid-19 yang sangat mudah tertular antarmanusia.

Karena itu, dia meminta agar tidak perlu ada kecurigaan jika ada pihak yang menolak pilkada tahun ini karena dianggap menguntungkan pihak tertentu saja. “Jangan saling curiga satu sama lain hanya untuk mempertahankan kekuasaan, ini jelas persoalan kepedulian dampak dan risiko jika dilaksanakan saat penyebaran pandemi masih tinggi,” pinta Komaruddin.

Selain itu, legislator asal Papua ini juga mengapresiasi sikap sejumlah calon kepala daerah yang berencana mundur karena pilkada digelar Desember 2020. Menurutnya, itu bentuk kepedulian para calon atas kepentingan rakyat. “Kalau mereka punya hitung-hitungan mundur karena kepentingan rakyat patut diangkat jempol, mereka memperjuangkan hal-hal yang subtansi dan rasional,” katanya.