alexametrics

Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

loading...
Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB
Warga memadati Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk membeli kebutuhan Lebaran tanpa menghiraukan jarak fisik atau physical distancing , Jakarta, Minggu (17/5/2020). Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada kebijakan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia meminta jangan sampai masyarakat menangkap bahwa pelonggaran PSBB sudah dilakukan.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti, keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (18/5/2020).

Dia mengatakan bahwa pelonggaran sebatas rencana. Dia mengatakan bahwa hal ini akan diputuskan pada waktu yang tepat. "Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran, yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan," ungkapnya. (Baca juga: Tatanan Kehidupan Baru di Tengah Pandemi Corona Tak Bisa Ditolak).



Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa dalam dua pekan ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik. Selain itu juga pemerintah akan mengendalikan arus balik. "Oleh sebab itu saya minta kepada Kapolri dan juga dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan,” paparnya.

Dia juga menegaskan bahwa yang dilarang pemerintah saat ini adalah mudik, bukan transportasinya. Dia mengatakan bahwa transportasi harus tetap beroperasi untuk urusan yang penting. (Baca juga: Kesimpulan LSI Denny JA tentang Pelonggaran Aktivitas Ekonomi Dinilai Berbahaya).

"Sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi. Esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.
(zik)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak