Demokrat Ungkap 9 Nama Untuk Pilkada DKI, Pengamat Prediksi 2 Kemungkinan
Senin, 22 Februari 2021 - 09:42 WIB
loading...
Belum lama ini, Partai Demokrat mengungkapkan sembilan nama kadernya yang dipersiapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Belum lama ini, Partai Demokrat mengungkapkan sembilan nama kadernya yang dipersiapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta . Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari memprediksi dua kemungkinan di balik langkah Partai Demokrat tersebut.
"Saya kira itu taktik Partai Demokrat untuk menghilangkan kesan bahwa permintaan atau dorongan untuk diadakan Pilkada 2022 merupakan taktik atau kebutuhan dari Partai Demokrat untuk mengajukan nama AHY sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," ujar Qodari, Senin (22/2/2021). Baca juga: Max Sopacua Mundur dari Partai Emas, Demokrat DKI: Waspada!
Jika benar demikian, Qodari menilai itu bisa menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Karena, kata dia, ada pengurus Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Pilkada 2024 adalah strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka.
"Jokowi kalau mau majukan Gibran 2022 dan sebetulnya 2022 itu adalah agendanya Partai Demokrat untuk memajukan AHY menjegal Anies (Baswedan, red)," ungkapnya.
Maka itu, kata dia, tidak ada nama AHY dalam daftar sembilan nama kader Demokrat untuk Pilkada DKI Jakarta itu. "Jadi singkatnya sekali lagi untuk menghilangkan kesan bahwa agenda Pemilu 2022 dari Partai Demokrat adalah untuk memasukkan nama AHY agenda Partai Demokrat untuk memajukan AHY di Pilkada Jakarta 2022 alias menjegal Anies," katanya.
Sedangkan kemungkinan yang kedua, kata dia, karena AHY lebih diproyeksikan untuk posisi calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres). "Sebagaimana yang saya dengar, 2019 SBY sudah membawa nama AHY untuk ditawarkan sebagai calon presiden ke Jokowi dan ke Prabowo walaupun tidak direspons oleh kedua-duanya, tidak diakomodasi oleh keduanya," imbuhnya.
Maka itu, modal apa atau poin lebih apa yang dimiliki AHY untuk Pilpres 2024 dinilai menjadi masalah. "Karena pengalaman 2019 menunjukkan AHY tidak laku, tidak diterima sebagai Capres atau Cawapres oleh Jokowi dan Prabowo waktu itu," terangnya.
Menurut dia, AHY sebetulnya baru punya nilai lebih kalau Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu punya jabatan publik. "Entah itu sebagai kepala daerah atau menteri. Jadi sebetulnya enggak memasukkan nama AHY itu juga sebuah problem karena kalau nanti dimasukkan nama AHY di Pilkada Jakarta orang-orang mengatakan Demokrat akal-akalan atau tak konsisten tapi kalau tidak dimasukkan ya nanti apa AHY nilai lebihnya," pungkasnya. Baca juga: Ketum Demokrat Pertama Keberatan Namanya Dicatut Lagi untuk Pengambilalihan Partai
Sebelumnya, melalui cuitan di akun Twitternya, @Andiarief__, Jumat (19/2/2021), Kepala Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan sembilan nama dari internal partainya yang dipersiapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Mereka adalah Santoso (Ketua DPD Demokrat DKI), Hinca Panjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Didik Mukrianto (Anggota Komisi III DPR RI), Dede Yusuf (Anggota Komisi X DPR RI), Anwar Hafid (Anggota Komisi II DPR RI), Emil Dardak (Wagub Jatim), Rido Fricardo (mantan Gubernur Lampung), Iti Jayabaya (Bupati Lebak), dan Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang).
"Saya kira itu taktik Partai Demokrat untuk menghilangkan kesan bahwa permintaan atau dorongan untuk diadakan Pilkada 2022 merupakan taktik atau kebutuhan dari Partai Demokrat untuk mengajukan nama AHY sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," ujar Qodari, Senin (22/2/2021). Baca juga: Max Sopacua Mundur dari Partai Emas, Demokrat DKI: Waspada!
Jika benar demikian, Qodari menilai itu bisa menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Karena, kata dia, ada pengurus Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Pilkada 2024 adalah strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan Gibran Rakabuming Raka.
"Jokowi kalau mau majukan Gibran 2022 dan sebetulnya 2022 itu adalah agendanya Partai Demokrat untuk memajukan AHY menjegal Anies (Baswedan, red)," ungkapnya.
Maka itu, kata dia, tidak ada nama AHY dalam daftar sembilan nama kader Demokrat untuk Pilkada DKI Jakarta itu. "Jadi singkatnya sekali lagi untuk menghilangkan kesan bahwa agenda Pemilu 2022 dari Partai Demokrat adalah untuk memasukkan nama AHY agenda Partai Demokrat untuk memajukan AHY di Pilkada Jakarta 2022 alias menjegal Anies," katanya.
Sedangkan kemungkinan yang kedua, kata dia, karena AHY lebih diproyeksikan untuk posisi calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres). "Sebagaimana yang saya dengar, 2019 SBY sudah membawa nama AHY untuk ditawarkan sebagai calon presiden ke Jokowi dan ke Prabowo walaupun tidak direspons oleh kedua-duanya, tidak diakomodasi oleh keduanya," imbuhnya.
Maka itu, modal apa atau poin lebih apa yang dimiliki AHY untuk Pilpres 2024 dinilai menjadi masalah. "Karena pengalaman 2019 menunjukkan AHY tidak laku, tidak diterima sebagai Capres atau Cawapres oleh Jokowi dan Prabowo waktu itu," terangnya.
Menurut dia, AHY sebetulnya baru punya nilai lebih kalau Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu punya jabatan publik. "Entah itu sebagai kepala daerah atau menteri. Jadi sebetulnya enggak memasukkan nama AHY itu juga sebuah problem karena kalau nanti dimasukkan nama AHY di Pilkada Jakarta orang-orang mengatakan Demokrat akal-akalan atau tak konsisten tapi kalau tidak dimasukkan ya nanti apa AHY nilai lebihnya," pungkasnya. Baca juga: Ketum Demokrat Pertama Keberatan Namanya Dicatut Lagi untuk Pengambilalihan Partai
Sebelumnya, melalui cuitan di akun Twitternya, @Andiarief__, Jumat (19/2/2021), Kepala Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan sembilan nama dari internal partainya yang dipersiapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Mereka adalah Santoso (Ketua DPD Demokrat DKI), Hinca Panjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Didik Mukrianto (Anggota Komisi III DPR RI), Dede Yusuf (Anggota Komisi X DPR RI), Anwar Hafid (Anggota Komisi II DPR RI), Emil Dardak (Wagub Jatim), Rido Fricardo (mantan Gubernur Lampung), Iti Jayabaya (Bupati Lebak), dan Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang).
(kri)
Lihat Juga :
