Demi Penuhi Hak Ribuan Jamaah Gagal Umrah, Presiden Didesak Tetapkan Kondisi Darurat
Sabtu, 20 Februari 2021 - 20:26 WIB
loading...
A
A
A
Tampak sekali negara tidak memproteksi hak-hak ribuan jamaah umrah yang gagal berangkat. Korban PT First Travel (FT) mencapai 63.310 orang jamaah, PT Amanah Bersama Umat atau PT Abu Tours (AT) mencapai 86.720 korban korban.
”Segala upaya hukum, baik pidana, perdata maupun kepailitan semuanya buntu, tidak membuahkan hasil. Jamaah tetap tidak berangkat, uangnya tetap tidak kembali,” ujar mantan kuasa pasangan Prabowo-Sandi ini.
(Baca: Asosiasi Berharap Pemerintah Beri Perhatian Usaha Umrah dan Haji)
Pemerintah memang membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri atas 13 kementerian dan lembaga negara. Tetapi SWI dinilai sangat lemah dan tidak memiliki legal seat yang kuat sehingga gagal memberikan solusi terhadap pemenuhan hak jamaah umrah.
Padahal jika dilihat dari postur kelembagaan SWI seharunya powerful dan minimal memberikan alternative solusi. Namun semuanya tidak terjadi. Begitu juga peran menteri agama. Lukman Syaefudin mengeluarkan KMA No 589/2017, sedangkan Fahrul Rozi berjanji memberangkatkan jamaah secara bertahap dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
”Segala upaya hukum, baik pidana, perdata maupun kepailitan semuanya buntu, tidak membuahkan hasil. Jamaah tetap tidak berangkat, uangnya tetap tidak kembali,” ujar mantan kuasa pasangan Prabowo-Sandi ini.
(Baca: Asosiasi Berharap Pemerintah Beri Perhatian Usaha Umrah dan Haji)
Pemerintah memang membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri atas 13 kementerian dan lembaga negara. Tetapi SWI dinilai sangat lemah dan tidak memiliki legal seat yang kuat sehingga gagal memberikan solusi terhadap pemenuhan hak jamaah umrah.
Padahal jika dilihat dari postur kelembagaan SWI seharunya powerful dan minimal memberikan alternative solusi. Namun semuanya tidak terjadi. Begitu juga peran menteri agama. Lukman Syaefudin mengeluarkan KMA No 589/2017, sedangkan Fahrul Rozi berjanji memberangkatkan jamaah secara bertahap dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
Lihat Juga :
