Kesimpulan LSI Denny JA tentang Pelonggaran Aktivitas Ekonomi Dinilai Berbahaya
Senin, 18 Mei 2020 - 10:52 WIB
loading...
Warga memadati Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan untuk membeli kebutuhan Lebaran tanpa menghiraukan jarak fisik atau physical distancing , Jakarta, Minggu (17/5/2020). Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Rilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebutkan Indonesia sudah bisa memulai aktivitas ekonomi kembali menuai banyak kritik. Ini bertolak belakang dengan realita di lapangan yakni jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat.
Pengamat politik Ubedilah Badrun mengatakan, kesimpulan dari LSI itu terlalu dini dan sangat berbahaya. Alasannya, beberapa daerah yang disebutkan boleh beraktivitas, seperti Bali, Bandung, DKI Jakarta, dan Bogor, jumlah orang positifnya masih fluktuatif. Juga masih berpotensi munculnya kasus positif Covid-19 baru.
Ubedilah mencontohkan tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan pada 1.065 orang di DKI Jakarta pada 15 Mei 2020. Hasilnya, ada 116 orang positif Covid-19.
"Positif Covid-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa. Jadi kesimpulan LSI yang menyarankan aktivitas sosial dan ekonomi di Jakarta bisa dilonggarkan itu bisa menyesatkan dan berbahaya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (18/5/2020). (Baca juga: Indonesia Kembali Bekerja, Inilah Lima Poin Penting Riset LSI Denny JA ).
Selain itu, saran melonggarkan aktivitas di Kabupaten Bogor tidak tepat. Daerah yang dipimpin Ade Yasin itu justru memiliki 20 kecamatan berstatus zona merah. "LSI tidak merujuk laporan mutakhir di kKabupaten Bogor bahwa per 15 Mei 2020 zona merah Covid-19 terus bertambah," ucap dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Dalam sarannya, LSI merujuk pelonggaran di negara yang fiskalnya kuat, seperti Korea Selatan dan Selandia Baru. LSI tidak cermat dalam melihat teknologi kesehatan disiplin warga di kedua tersebut jauh lebih baik dibandingkan Indonesia.
"Sehingga kedua negara tersebut berani mengambil keputusan cepat untuk melakukan pelonggaran. Sementara Indonesia sarana teknologi kesehatan dan disiplin masyarakatnya masih rendah," tutur Ubedilah. (Baca juga: Epistemologi Seputar Covid-19: Menakar Sumber Informasi ).
Dia menilai argumentasi LSI lemah, menggunakan data sekunder, dan metode kualitatif yang tidak sesuai kaidah-kaidah riset kualitatif yang sebenarnya. "Saya menilai ini bias konfirmasi," tegasnya.
LSI seharusnya melakukan pendalaman analisis dengan sumber primer. "Misalnya, dengan virologi (ahli virus), epidemiologi, dan medis yang berkaitan dengan penyebaran virus, serta survei lapangan yang komprehensif. Ini kesannya terburu-buru mengejar target," pungkasnya.
Pengamat politik Ubedilah Badrun mengatakan, kesimpulan dari LSI itu terlalu dini dan sangat berbahaya. Alasannya, beberapa daerah yang disebutkan boleh beraktivitas, seperti Bali, Bandung, DKI Jakarta, dan Bogor, jumlah orang positifnya masih fluktuatif. Juga masih berpotensi munculnya kasus positif Covid-19 baru.
Ubedilah mencontohkan tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan pada 1.065 orang di DKI Jakarta pada 15 Mei 2020. Hasilnya, ada 116 orang positif Covid-19.
"Positif Covid-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa. Jadi kesimpulan LSI yang menyarankan aktivitas sosial dan ekonomi di Jakarta bisa dilonggarkan itu bisa menyesatkan dan berbahaya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (18/5/2020). (Baca juga: Indonesia Kembali Bekerja, Inilah Lima Poin Penting Riset LSI Denny JA ).
Selain itu, saran melonggarkan aktivitas di Kabupaten Bogor tidak tepat. Daerah yang dipimpin Ade Yasin itu justru memiliki 20 kecamatan berstatus zona merah. "LSI tidak merujuk laporan mutakhir di kKabupaten Bogor bahwa per 15 Mei 2020 zona merah Covid-19 terus bertambah," ucap dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Dalam sarannya, LSI merujuk pelonggaran di negara yang fiskalnya kuat, seperti Korea Selatan dan Selandia Baru. LSI tidak cermat dalam melihat teknologi kesehatan disiplin warga di kedua tersebut jauh lebih baik dibandingkan Indonesia.
"Sehingga kedua negara tersebut berani mengambil keputusan cepat untuk melakukan pelonggaran. Sementara Indonesia sarana teknologi kesehatan dan disiplin masyarakatnya masih rendah," tutur Ubedilah. (Baca juga: Epistemologi Seputar Covid-19: Menakar Sumber Informasi ).
Dia menilai argumentasi LSI lemah, menggunakan data sekunder, dan metode kualitatif yang tidak sesuai kaidah-kaidah riset kualitatif yang sebenarnya. "Saya menilai ini bias konfirmasi," tegasnya.
LSI seharusnya melakukan pendalaman analisis dengan sumber primer. "Misalnya, dengan virologi (ahli virus), epidemiologi, dan medis yang berkaitan dengan penyebaran virus, serta survei lapangan yang komprehensif. Ini kesannya terburu-buru mengejar target," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
