Digitalisasi dan Keberlangsungan Usaha Mikro Perempuan
Kamis, 18 Februari 2021 - 05:10 WIB
loading...
A
A
A
Apakah Digitalisasi Solusinya?
Digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjadi salah satu cara efektif agar pengusaha mikro tetap dapat menjalankan usahanya. Menurut survei BPS pada 2020, empat dari lima pengusaha yang memasarkan produknya secara daring mengalami peningkatan penjualan. Fakta ini diperkuat oleh laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan konsumen digital sebanyak 37% akibat pandemi. Pemerintah, sektor privat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), melaksanakan program-program untuk mempermudah transformasi digital pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi, misalnya Kementerian Perdagangan dengan Facebook, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan LKPP dengan Kementerian BUMN. Program yang ditawarkan meliputi pelatihan daring bagaimana melakukan penjualan daring di marketplaces, melakukan pemasaran digital, pendampingan daring, dan memperluas akses pasar hingga pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim 3,4 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah go digital per Desember 2020. Namun, belum ada keterangan lebih rinci, seperti berapa banyak jumlah usaha mikro, usaha yang dimiliki perempuan, dan berapa banyak perempuan yang bergabung sejak pandemi dari sebelumnya belum pernah menggunakan sama sekali.
Jika dibandingkan dengan jumlah agregat UMKM sebesar 64,19 juta sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), capaian tersebut hanya sebesar 5,3%.
Respons Kebijakan
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemenkop UKM atau dengan kerja sama dengan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk dapat meningkatkan efektivitas digitalisasi pengusaha mikro perempuan. Pertama, membuat basis data tunggal UMKM dan memasukkan data berbasis gender. UU Cipta Kerja telah memandatkan pembuatan basis data tersebut pada Pasal 88. Pengaturan rincinya telah tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang didiskusikan. Namun, dalam rancangan PP tersebut belum ada mandat pemilahan data berbasis gender. Padahal, data berbasis gender dapat membantu proses penargetan program digitalisasi menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut juga dapat meningkatkan reliabilitas program melalui penerapan kebijakan berbasis data sesuai studi oleh Head (2010).
Kedua, program digitalisasi seharusnya dipetakan dan turut diprioritaskan untuk pengusaha mikro perempuan, terutama mereka yang belum sama sekali menggunakan platform e-commerce. Pemetaan berguna untuk menghindari tumpang tindih pelatihan dengan target pengusaha yang sama. Saat ini, pemerintah sudah memiliki dua program digitalisasi yang ditujukan kepada para pengusaha mikro perempuan, yaitu Sispreneur dan Herfuture. Kedua program yang dinakhodai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menargetkan pengusaha mikro perempuan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, metode penyampaian masih terbatas pada pelatihan dan pendampingan daring dengan jumlah target yang terbatas, 300 pengusaha mikro perempuan. Untuk memperluas jangkauan pelatihan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan Kemenkop UKM untuk selanjutnya menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk dapat memberikan pelatihan luar jaringan (offline) di level desa.
Digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjadi salah satu cara efektif agar pengusaha mikro tetap dapat menjalankan usahanya. Menurut survei BPS pada 2020, empat dari lima pengusaha yang memasarkan produknya secara daring mengalami peningkatan penjualan. Fakta ini diperkuat oleh laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan konsumen digital sebanyak 37% akibat pandemi. Pemerintah, sektor privat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), melaksanakan program-program untuk mempermudah transformasi digital pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi, misalnya Kementerian Perdagangan dengan Facebook, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan LKPP dengan Kementerian BUMN. Program yang ditawarkan meliputi pelatihan daring bagaimana melakukan penjualan daring di marketplaces, melakukan pemasaran digital, pendampingan daring, dan memperluas akses pasar hingga pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim 3,4 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah go digital per Desember 2020. Namun, belum ada keterangan lebih rinci, seperti berapa banyak jumlah usaha mikro, usaha yang dimiliki perempuan, dan berapa banyak perempuan yang bergabung sejak pandemi dari sebelumnya belum pernah menggunakan sama sekali.
Jika dibandingkan dengan jumlah agregat UMKM sebesar 64,19 juta sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), capaian tersebut hanya sebesar 5,3%.
Respons Kebijakan
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemenkop UKM atau dengan kerja sama dengan kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk dapat meningkatkan efektivitas digitalisasi pengusaha mikro perempuan. Pertama, membuat basis data tunggal UMKM dan memasukkan data berbasis gender. UU Cipta Kerja telah memandatkan pembuatan basis data tersebut pada Pasal 88. Pengaturan rincinya telah tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang didiskusikan. Namun, dalam rancangan PP tersebut belum ada mandat pemilahan data berbasis gender. Padahal, data berbasis gender dapat membantu proses penargetan program digitalisasi menjadi lebih tepat sasaran. Hal tersebut juga dapat meningkatkan reliabilitas program melalui penerapan kebijakan berbasis data sesuai studi oleh Head (2010).
Kedua, program digitalisasi seharusnya dipetakan dan turut diprioritaskan untuk pengusaha mikro perempuan, terutama mereka yang belum sama sekali menggunakan platform e-commerce. Pemetaan berguna untuk menghindari tumpang tindih pelatihan dengan target pengusaha yang sama. Saat ini, pemerintah sudah memiliki dua program digitalisasi yang ditujukan kepada para pengusaha mikro perempuan, yaitu Sispreneur dan Herfuture. Kedua program yang dinakhodai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menargetkan pengusaha mikro perempuan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, metode penyampaian masih terbatas pada pelatihan dan pendampingan daring dengan jumlah target yang terbatas, 300 pengusaha mikro perempuan. Untuk memperluas jangkauan pelatihan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan Kemenkop UKM untuk selanjutnya menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk dapat memberikan pelatihan luar jaringan (offline) di level desa.
Lihat Juga :
