Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Diproyeksikan Mengurangi Banjir, Besok Jokowi Resmikan Bendungan Tapin
loading...
Besok Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan akan diresmikan Presiden Jokowi. Foto/antara
A
A
A
JAKARTA - Kamis (18/2/2021) besok Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Jokowi dijadwalkan meninjau kondisi banjir di Kabupaten Sungai Selatan sekaligus meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin.
Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Adwil Kemendagri) yang juga Pejabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA menjelaskan Bendungan Tapin ini sangat strategis bagi Kalsel.
“Karena (bendungan) ini melayani irigasi seluas 5.472 hektar di Kabupaten Tapin. Juga menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebanyak 500 liter per detik. Diharapkan bisa mereduksi banjir 107 meter kubik per detik yang saat ini menjadi sorotan kita bersama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
(Baca:Bendungan Ketiga di NTT Bakal Beroperasi)
Bendungan Tapin masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Selain difungsikan sebagai konservasi air, bendungan yang punya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 3,30 megawatt ini juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata.
“Kunjungan presiden juga jadi momen yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat Kalsel. Ini semakin menguatkan moril rakyat Kalsel yang ditimpa bencana banjir sehingga mampu bangkit dan bergotong-royong melakukan pemulihan pasca bencana,” tuturnya.
(Baca:Jokowi Ingin Revisi UU ITE, Rocky Gerung Sebut Tes Ombak dan Angin Surga)
Safrizal meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bekerja optimal, menyiapkan langkah-langkah strategis dan eksekusi penanganan bencana, baik alam maupun non-alam yaitu Covid-19.
“Untuk pandemi, mengenai kesiapan pemberian vaksin dengan tetap memperhatikan kondisi dari penerima serta soal pemutakhiran dan pengintegrasian data,” ucapnya.
Yang tak kalah penting, Safrizal meminta akurasi data untuk menangani Covid-19 maupun konsinyasi korban atau rumah yang hancur akibat bencana banjir, menjelang upaya rekonstruksi yang akan dilakukan pemerintah.
Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Adwil Kemendagri) yang juga Pejabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA menjelaskan Bendungan Tapin ini sangat strategis bagi Kalsel.
“Karena (bendungan) ini melayani irigasi seluas 5.472 hektar di Kabupaten Tapin. Juga menyediakan air baku untuk wilayah Rantau sebanyak 500 liter per detik. Diharapkan bisa mereduksi banjir 107 meter kubik per detik yang saat ini menjadi sorotan kita bersama,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
(Baca:Bendungan Ketiga di NTT Bakal Beroperasi)
Bendungan Tapin masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Selain difungsikan sebagai konservasi air, bendungan yang punya potensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 3,30 megawatt ini juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata.
“Kunjungan presiden juga jadi momen yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat Kalsel. Ini semakin menguatkan moril rakyat Kalsel yang ditimpa bencana banjir sehingga mampu bangkit dan bergotong-royong melakukan pemulihan pasca bencana,” tuturnya.
(Baca:Jokowi Ingin Revisi UU ITE, Rocky Gerung Sebut Tes Ombak dan Angin Surga)
Safrizal meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tetap bekerja optimal, menyiapkan langkah-langkah strategis dan eksekusi penanganan bencana, baik alam maupun non-alam yaitu Covid-19.
“Untuk pandemi, mengenai kesiapan pemberian vaksin dengan tetap memperhatikan kondisi dari penerima serta soal pemutakhiran dan pengintegrasian data,” ucapnya.
Yang tak kalah penting, Safrizal meminta akurasi data untuk menangani Covid-19 maupun konsinyasi korban atau rumah yang hancur akibat bencana banjir, menjelang upaya rekonstruksi yang akan dilakukan pemerintah.
(muh)
Explore More