Fraksi PPP Dukung Wacana Revisi UU ITE yang Digulirkan Jokowi
loading...
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal mendukung wacana revisi UU ITE. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendapatkan dukungan. Kali ini, dukungan disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhammad Iqbal.
"Terkait adanya wacana revisi UU ITE, jika kita melihat kembali tujuan awal dari pembuatan UU Informasi Elektronik (ITE) ini sebenarnya cukup bagus," kata Iqbal kepada SINDOnews, Rabu (17/2/2021).
Dia menjelaskan, tujuan awal dari pembuatan UU ITE itu untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara di bidang informasi teknologi. "Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya, UU ITE ini banyak digunakan satu pihak menggugat pihak lain dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 tentang Pencemaran Nama Baik," katanya.
Baca juga: Ketua Pemuda Muhammadiyah: Presiden Selalu Disalahkan Ketika Seseorang Terjerat UU ITE
Akibatnya, kata Iqbal, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE itu menjadi kontroversi dan menuai protes di masyarakat. "Oleh karena saya sangat mendukung langkah pemerintah untuk mangajukan revisi UU ITE ini ke DPR, terutama merevisi pasal-pasal yang di anggap pasal karet seperti Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pencemaran nama baik, agar ke depannya penegakan hukum bisa lebih mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq menyambut baik rencana pemerintah melakukan revisi UU ITE. Rofiq berharap, niat pemerintah ini direspons secara cepat para wakil rakyat di Senayan.
Baca juga: Perindo: Revisi UU ITE Menjadi Kabar Gembira bagi Iklim Demokrasi
"Terkait adanya wacana revisi UU ITE, jika kita melihat kembali tujuan awal dari pembuatan UU Informasi Elektronik (ITE) ini sebenarnya cukup bagus," kata Iqbal kepada SINDOnews, Rabu (17/2/2021).
Dia menjelaskan, tujuan awal dari pembuatan UU ITE itu untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara di bidang informasi teknologi. "Tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya, UU ITE ini banyak digunakan satu pihak menggugat pihak lain dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 tentang Pencemaran Nama Baik," katanya.
Baca juga: Ketua Pemuda Muhammadiyah: Presiden Selalu Disalahkan Ketika Seseorang Terjerat UU ITE
Akibatnya, kata Iqbal, penerapan pasal-pasal dalam UU ITE itu menjadi kontroversi dan menuai protes di masyarakat. "Oleh karena saya sangat mendukung langkah pemerintah untuk mangajukan revisi UU ITE ini ke DPR, terutama merevisi pasal-pasal yang di anggap pasal karet seperti Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pencemaran nama baik, agar ke depannya penegakan hukum bisa lebih mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq menyambut baik rencana pemerintah melakukan revisi UU ITE. Rofiq berharap, niat pemerintah ini direspons secara cepat para wakil rakyat di Senayan.
Baca juga: Perindo: Revisi UU ITE Menjadi Kabar Gembira bagi Iklim Demokrasi
(abd)
Explore More