Layanan Pertanahan Harus Aman dan Mudah
Rabu, 17 Februari 2021 - 05:55 WIB
loading...
A
A
A
Dia kemudian menandaskan, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik perlu disempurkan karena sudah berusia 11 tahun, sementara pelayanan publik berkembang sangat dinamis karena mengikuti perkembangan sosial-ekonomi masyarakat.
Tjahjo juga menyebut kelas menengah Indonesia sudah meningkat. Bank Dunia mencatat 45% populasi penduduk Indonesia atau sekitar 115 juta rakyat Indonesia berpotensi memasuki kelas menengah. Menurut Tjahjo, kenaikan kelas menengah diiringi meningkatnya ekspektasi terhadap pelayanan publik.
“Digitalisasi dalam pelayanan publik menjadi suatu keniscayaan digitalisasi pelayanan merupakan pintu menuju pelayanan publik kelas dunia," katanya.
Selain itu, perkembangan politik dan administrasi pemerintahan yang mengarah atau berorientasi kepada pelayanan harus turut menjadi pertimbangan. Pada masa lalu, semua pelayanan publik nampaknya menjadi domain pemerintah. Sekarang pelayanan publik tidak lagi menjadi domain pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, sejumlah kalangan merespons positif rencana digitalisasi sertifikat tanah. Namun mereka mewanti-wanti faktor keamanan harus dipastikan. "Sertifikat tanah secara elektronik sudah menjadi keniscayaan, maka mau tidak mau suatu waktu akan tiba. Tetapi authentication-nya menjadi luar biasa pentingnya," ujar Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi kepada Koran SINDO, kemarin.
Baca juga: Universitas Ciputra Dorong Generasi Muda Berinovasi Bangkitkan UMKM
Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda meyakini sertifikat elektronik ini lebih efisien dilihat dari penyimpanan yang akan berupa digital. Risiko kehilangan fisik yang kecil, kemudahan transaksi akan menjadi lebih efisien karena secara otomatis akan terekam digital. Namun dia melihat sistem ini masih mengandung kerentanan dari sisi keamanan.
"Maka, harus didukung dengan sistem keamanan yang sangat baik. Juga harus diperhatikan masyarakat yang belum terbiasa digital. Karena nanti sistem ini bersifat pribadi maka tetap semua data kode akses yang bersifat pribadi harus dijaga privasinya," ucapnya.
Dalam pandangannya, implementasi digitalisasi sertifikat dilakukan bertahap menyeimbangi masyarakat yang belum terbiasa dengan perangkat digital. Soal keamanan, Ali menilai justru lebih baik untuk menghindari sertifikat ganda karena ada notifikasi, pin, password, verifikasi atau tandatangan digital dan lainnya.
‘’Sosialisasi dan edukasi butuh waktu untuk mereka yang tidak terbiasa, literasi keamanan data pribadi pun harus terus ditingkatkan,’’ katanya..
Senada, Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin Iskandar menilai, sertifikasi tanah elektronik ini secara umum positif bagi pelaku usaha. Sehingga memudahkan proses pengecatan ketika obyek tanah atau bangunan secara geografis berjauhan. Terlebih dengan upaya pemerintah untuk memprioritaskan digitalisasi sertifikat tanah menyasar ke instansi pemerintah, badan hukum yang sudah terbiasa dengan dokumen elektronik .
‘’Secara administratif memang masih diberlakukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sebagai proyek percontohan. "Harapan saya bisa berlaku seluruh wilayah RI. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses investasi ke berbagai daerah, ketika investor memastikan obyek tanah baik untuk lahan pertanian atau pabrik, sehingga tidak terjadi banyak kendala saat verifikasi awal investasi," ujar Arvin.
Dia kemudian menuturkan, amburadulnya kasus e-KTP masih banyak masyarakat mengangap pembuatan sertifikat elektronik selesainya lama atau persepsi dibalik ini ada korupsi. Sehingga Mereka berpikir dua kali untuk diganti ke sertifikat elektronik.Makanya dibutuhkan kepastian proteksi data pribadi juga tidak akan berpindah tangan dengan mudah.
Untuk itu, dalam pandanganya pemerintah butuh formulasi sosialisasi secara masif dengn tujuan utama kepercayaan publik. Dimulai dari SK BPN soal penerbitan sertifikat elektronik kemudian disebar luaskan. Lalu harus ada pembuktian keberhasilan pilot project terlebih di beberapa wilayah provinsi, kabupaten atau kota.
Tjahjo juga menyebut kelas menengah Indonesia sudah meningkat. Bank Dunia mencatat 45% populasi penduduk Indonesia atau sekitar 115 juta rakyat Indonesia berpotensi memasuki kelas menengah. Menurut Tjahjo, kenaikan kelas menengah diiringi meningkatnya ekspektasi terhadap pelayanan publik.
“Digitalisasi dalam pelayanan publik menjadi suatu keniscayaan digitalisasi pelayanan merupakan pintu menuju pelayanan publik kelas dunia," katanya.
Selain itu, perkembangan politik dan administrasi pemerintahan yang mengarah atau berorientasi kepada pelayanan harus turut menjadi pertimbangan. Pada masa lalu, semua pelayanan publik nampaknya menjadi domain pemerintah. Sekarang pelayanan publik tidak lagi menjadi domain pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, sejumlah kalangan merespons positif rencana digitalisasi sertifikat tanah. Namun mereka mewanti-wanti faktor keamanan harus dipastikan. "Sertifikat tanah secara elektronik sudah menjadi keniscayaan, maka mau tidak mau suatu waktu akan tiba. Tetapi authentication-nya menjadi luar biasa pentingnya," ujar Managing Director Ciputra Group Harun Hajadi kepada Koran SINDO, kemarin.
Baca juga: Universitas Ciputra Dorong Generasi Muda Berinovasi Bangkitkan UMKM
Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda meyakini sertifikat elektronik ini lebih efisien dilihat dari penyimpanan yang akan berupa digital. Risiko kehilangan fisik yang kecil, kemudahan transaksi akan menjadi lebih efisien karena secara otomatis akan terekam digital. Namun dia melihat sistem ini masih mengandung kerentanan dari sisi keamanan.
"Maka, harus didukung dengan sistem keamanan yang sangat baik. Juga harus diperhatikan masyarakat yang belum terbiasa digital. Karena nanti sistem ini bersifat pribadi maka tetap semua data kode akses yang bersifat pribadi harus dijaga privasinya," ucapnya.
Dalam pandangannya, implementasi digitalisasi sertifikat dilakukan bertahap menyeimbangi masyarakat yang belum terbiasa dengan perangkat digital. Soal keamanan, Ali menilai justru lebih baik untuk menghindari sertifikat ganda karena ada notifikasi, pin, password, verifikasi atau tandatangan digital dan lainnya.
‘’Sosialisasi dan edukasi butuh waktu untuk mereka yang tidak terbiasa, literasi keamanan data pribadi pun harus terus ditingkatkan,’’ katanya..
Senada, Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin Iskandar menilai, sertifikasi tanah elektronik ini secara umum positif bagi pelaku usaha. Sehingga memudahkan proses pengecatan ketika obyek tanah atau bangunan secara geografis berjauhan. Terlebih dengan upaya pemerintah untuk memprioritaskan digitalisasi sertifikat tanah menyasar ke instansi pemerintah, badan hukum yang sudah terbiasa dengan dokumen elektronik .
‘’Secara administratif memang masih diberlakukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sebagai proyek percontohan. "Harapan saya bisa berlaku seluruh wilayah RI. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses investasi ke berbagai daerah, ketika investor memastikan obyek tanah baik untuk lahan pertanian atau pabrik, sehingga tidak terjadi banyak kendala saat verifikasi awal investasi," ujar Arvin.
Dia kemudian menuturkan, amburadulnya kasus e-KTP masih banyak masyarakat mengangap pembuatan sertifikat elektronik selesainya lama atau persepsi dibalik ini ada korupsi. Sehingga Mereka berpikir dua kali untuk diganti ke sertifikat elektronik.Makanya dibutuhkan kepastian proteksi data pribadi juga tidak akan berpindah tangan dengan mudah.
Untuk itu, dalam pandanganya pemerintah butuh formulasi sosialisasi secara masif dengn tujuan utama kepercayaan publik. Dimulai dari SK BPN soal penerbitan sertifikat elektronik kemudian disebar luaskan. Lalu harus ada pembuktian keberhasilan pilot project terlebih di beberapa wilayah provinsi, kabupaten atau kota.
Lihat Juga :
