Soal Sanksi Penolak Vaksinasi, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Represif
Senin, 15 Februari 2021 - 11:53 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Mufida, jika pemerintah lalai melaksanakan sosialiasi dan edukasi program vaksin, hal ini justru akan menimbulkan kekacauan dan masalah yang tidak diinginkan. Bisa saja, kata dia, dalam pelaksanaannya masyarakat ikut vaksin hanya karena takut bansosnya dihentikan, lalu mereka mengabaikan ketentuan dan persyaratan bagi penerima vaksin, mengaku sehat dan mengisi lembar screening asal-asalan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) .
Ia mengatakan, pemerintah memang sudah menyiapkan program untuk menanggulangi terjadinya KIPI. Namun, jika terlalu banyak KIPI, bisa menimbulkan masalah baru dan masyarakat yang belum divaksin menjadi khawatir dan tidak mau divaksin.
Baca juga: Vaksin Sinovac Aman, Belum Ditemukan KIPI usai Vaksinansi
"Hal tersebut jangan sampai terjadi, oleh karena itu akan lebih baik jika pemerintah mengutamakan dan memasifkan sosialisasi dan edukasi terkait program vaksinasi Covid-19 daripada membuat aturan-aturan yang justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," pungkasnya.
Ia mengatakan, pemerintah memang sudah menyiapkan program untuk menanggulangi terjadinya KIPI. Namun, jika terlalu banyak KIPI, bisa menimbulkan masalah baru dan masyarakat yang belum divaksin menjadi khawatir dan tidak mau divaksin.
Baca juga: Vaksin Sinovac Aman, Belum Ditemukan KIPI usai Vaksinansi
"Hal tersebut jangan sampai terjadi, oleh karena itu akan lebih baik jika pemerintah mengutamakan dan memasifkan sosialisasi dan edukasi terkait program vaksinasi Covid-19 daripada membuat aturan-aturan yang justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
