Jika UU Pemilu Tak Direvisi, PKS Sebut Penguasa Diuntungkan
Sabtu, 13 Februari 2021 - 21:27 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, penolakan atas revisi UU Pemilu terlihat aneh apalagi draftnya sendiri telah masuk Prolegnas prioritas 2021. Atas dasar itulah dia menyebut, akan ada pihak yang paling diuntungkan jika UU Pemilu tetap berjalan tanpa revisi.
"Pemilu (Pilkada) 2022, 2023, nggak ada pemilu, apa yang terjadi? berarti akan terjadi Plt yang begitu banyak, siapa dia?. UU Pemilu itu intinya penguasa yang diuntungkan. Tetapi menurut saya, ini masih panjang perjalanannya. PKS akan tetap kekeh, untuk menyatakan UU Pemilu tidak akan terjadi," tegasnya.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan Parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal sebelumnya.
"Pemilu (Pilkada) 2022, 2023, nggak ada pemilu, apa yang terjadi? berarti akan terjadi Plt yang begitu banyak, siapa dia?. UU Pemilu itu intinya penguasa yang diuntungkan. Tetapi menurut saya, ini masih panjang perjalanannya. PKS akan tetap kekeh, untuk menyatakan UU Pemilu tidak akan terjadi," tegasnya.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan Parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal sebelumnya.
(maf)
Lihat Juga :
