Presiden PKS Sebut Indonesia Masuk Kategori Cacat Demokrasi

Jum'at, 12 Februari 2021 - 19:11 WIB
loading...
Presiden PKS Sebut Indonesia...
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan, Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan pendapatnya mengenai indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan dan bahkan, menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU), sehingga Indonesia masuk kategori cacat demokrasi.

“Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir,” kata Syaikhu dalam peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI secara daring di PKS TV, Jumat (12/2/2021). Baca juga: JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah. Syaikhu berpandangan, kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini pun seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah. Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana kasus-kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Baca juga: LP3ES Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran Serius

Kemudian, legislator Senayan ini juga menyinggung mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, padahal partisipasi publik ini perannya sangat penting. “Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance,” tegas Syaikhu.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perubahan UU Pemilu:...
Perubahan UU Pemilu: Membangun Sistem Pemilu yang Demokratis, Berkeadilan, dan Berintegritas
Sekjen PKS: Pemilih...
Sekjen PKS: Pemilih Muda Jadi Kunci, Kader Harus Siap Menangkan Pemilu 2029
PKS Ajak Gema Keadilan...
PKS Ajak Gema Keadilan Jadi Inkubator Pemimpin Muda
Presiden PKS soal Perpres...
Presiden PKS soal Perpres 111/2025: Langkah Tepat Pemerintah Jadikan Kampanye LGBTQ Ancaman Nonmiliter
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
PKS Minta Fenomena Calon...
PKS Minta Fenomena Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang di PTN Jadi Evaluasi SPMB 2026
Konsolidasi Kekuatan...
Konsolidasi Kekuatan di Jawa Barat, Perindo Targetkan Basis Kemenangan dan Model Nasional
Aktivis Muda Nasional:...
Aktivis Muda Nasional: Persatuan Bangsa Penting di Tengah Tantangan Global
Forum Kebijakan Kita...
Forum Kebijakan Kita di UGM Dorong Mahasiswa Aktif Kawal Demokrasi dan Pendidikan
Rekomendasi
Harga Emas Antam Naik...
Harga Emas Antam Naik Rp7.000 Jadi Rp2,61 Juta per Gram, Ini Rinciannya
Deretan Universitas...
Deretan Universitas di Spanyol yang Bisa Dituju dengan Beasiswa LPDP, Ada Kampus Pilihanmu?
Pasukan Koalisi Pimpinan...
Pasukan Koalisi Pimpinan Arab Saudi Serang Wilayah Houthi Yaman
Berita Terkini
Perindo Perkuat Pemahaman...
Perindo Perkuat Pemahaman dan Kapasitas Anggota DPRD lewat Bimtek Nasional 2026, Dorong Ekonomi Kerakyatan
Febrie Adriansyah Jadi...
Febrie Adriansyah Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Paparkan Modusnya
Penyesuaian Tarif PNBP...
Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis
Febrie Adriansyah Ditahan...
Febrie Adriansyah Ditahan Tanpa Rompi Pink, PB PMII: Cetak Sejarah
PWNU Jateng dan Konjen...
PWNU Jateng dan Konjen Tiongkok Jalin Kerja Sama Pendidikan, Gus Rozin Ikuti Jejak Gus Dur
Pakar Kebijakan Publik...
Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved