Presiden PKS Sebut Indonesia Masuk Kategori Cacat Demokrasi

Jum'at, 12 Februari 2021 - 19:11 WIB
loading...
Presiden PKS Sebut Indonesia...
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan, Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan pendapatnya mengenai indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan dan bahkan, menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU), sehingga Indonesia masuk kategori cacat demokrasi.

“Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir,” kata Syaikhu dalam peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI secara daring di PKS TV, Jumat (12/2/2021). Baca juga: JK: Bagaimana Caranya Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah. Syaikhu berpandangan, kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini pun seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah. Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana kasus-kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Baca juga: LP3ES Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran Serius

Kemudian, legislator Senayan ini juga menyinggung mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, padahal partisipasi publik ini perannya sangat penting. “Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance,” tegas Syaikhu.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Deklarasi Kebangsaan,...
Deklarasi Kebangsaan, Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan 5 Tuntutan
Soroti Isu Reformasi...
Soroti Isu Reformasi Jilid II, Sekjen Cipayung Plus: Tantangan Saat Ini Berbeda dengan 1998
Soroti Masalah Bangsa,...
Soroti Masalah Bangsa, Jaringan Cendekiawan Muda Ajukan 7 Tuntutan
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Kebebasan Berpendapat,...
Kebebasan Berpendapat, Rembuk Pemuda Ajak Generasi Muda Rawat Nilai Intelektual
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Konsolidasi Kekuatan...
Konsolidasi Kekuatan di Jawa Barat, Perindo Targetkan Basis Kemenangan dan Model Nasional
Aktivis Muda Nasional:...
Aktivis Muda Nasional: Persatuan Bangsa Penting di Tengah Tantangan Global
Forum Kebijakan Kita...
Forum Kebijakan Kita di UGM Dorong Mahasiswa Aktif Kawal Demokrasi dan Pendidikan
Rekomendasi
China Bikin Replika...
China Bikin Replika Kapal Perang AS untuk Jadi Target Tes Rudal
Tunisia vs Belanda:...
Tunisia vs Belanda: Pesta Oranje di Depan Mata?
SMP Islam Amalina Raih...
SMP Islam Amalina Raih Penghargaan Most Innovative Eco Project di ESD Symposium 2026 Malaysia
Berita Terkini
Rekrutmen Disabilitas,...
Rekrutmen Disabilitas, Polri: Disesuaikan Kompentensi dan Kebutuhan
KPK Ungkap Dugaan Intervensi...
KPK Ungkap Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Kasus Perubahan Opini Audit Pemkab Muara Enim
Menko Pangan: Saya Tahu...
Menko Pangan: Saya Tahu Keresahan Mitra BGN, Mitra Jangan Dikorbankan
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan...
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan Sanksi Pidana LGBT: Tidak Semua Happy terhadap Upaya Perbaikan
1.000 Taruna Akmil Bakal...
1.000 Taruna Akmil Bakal Latih Siswa Sekolah Rakyat, Usman Hamid: Ruang Kelas Harus Bebas dari Intervensi Militer
KPK Belum Menahan Eks...
KPK Belum Menahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono usai Pemeriksaan, Ini Alasannya
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved