Rayakan Imlek, Charles Honoris Ungkap Alasannya Bangga Jadi Bagian PDIP

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai partai politik yang paling menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberagaman.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Sebagai warga keturunan Tionghoa, Charles mengungkapkan merasakan betul PDIP memberikan ruang sebesar-besarnya kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang etnis maupun golongan.

Charles menyampaikan hal itu saat memberikan testimoni pada perayaan Imlek 2021, yang digelar PDIP dengan tema Imlekan Bareng Banteng, Jumat (12/2/2021).

"Sebagai seorang WNI suku Tionghoa saya bangga sekali menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Partai inklusif yang tidak pernah membedakan suku, agama maupun ras dalam memberikan kesempatan kepada setiap kadernya untuk berbakti kepada bangsa dan negara," tutur Charles.

Mantan anggota Komisi I DPR ini baru saja mendapatkan penugasan sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR. Tugas Charles yang baru sebagai pimpinan komisi yang mengurusi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini membuktikan PDIP memberikan ruang seluas-luasnya kepada dirinya.

"Ini membuktikan konsistensi memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa terlepas dari suku agama dan ras, untuk bisa mengabdi kepada bangsa. Ada juga orang Tionghoa yang duduk di pimpinan komisi," ujar Charles.

Charles menyadari banyak partai politik yang mengaku Pancasilais. Namun, Charles melihat praktik di lapangan bahwa PDIP yang benar-benar merealisasikannya.

"Kalau lihat track record PDI Perjuangan adalah satu partai yang mengusung, bukan hanya itu, tetapi memperjuangkan ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno. Kata-kata Bung Karno bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, satu agama, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis," kata Charles.

Charles mengingat saat dirinya remaja dan tumbuh pada era Orde Baru. Saat itu, Charles dan warga Tionghoa lainnya dikekang dan tidak diperbolehkan menunjukkan kebudayaannya. Seperti contoh, peragaan barongsai dilarang pada era Soeharto itu.

"Sedangkan pascareformasi apalagi setelah Bu Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, beliau mengeluarkan Keppres yang menjadikan imlek libur nasional. Maka menjadikan budaya Tionghoa bisa disajikan kepada masyarakat umum. Dan tentunya budaya Tionghoa itu bukan budaya asing secara sejarah seperti yang disampaikan Sejarawan Bonnie Triyana. Masyarakat Tionghoa sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu di Indonesia. Dan sekarang menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara," tutur Charles.