Pramono Anung Sebut Pemerintah Butuh Kritik Pedas dan Keras
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebut pemerintah membutuhkan kritik keras dan pedas agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah.
Menurut Pramono, Indonesia merupakan negara demokrasi. Kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah,” katanya dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Baca juga: Jujur! Jokowi Akui Insentif buat Insan Pers Tidak Seberapa
Pram menyebut bahwa pemerintah memerlukan kritik yang keras dan pedas agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah. "Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan, Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sesuai dengan UU No.40/1999, kebebasan pers harus dijaga bersama. "Karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi," pungkasnya.
Menurut Pramono, Indonesia merupakan negara demokrasi. Kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah,” katanya dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Baca juga: Jujur! Jokowi Akui Insentif buat Insan Pers Tidak Seberapa
Pram menyebut bahwa pemerintah memerlukan kritik yang keras dan pedas agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah. "Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. Karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan, Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sesuai dengan UU No.40/1999, kebebasan pers harus dijaga bersama. "Karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi," pungkasnya.
(zik)