Kemendagri: 90,3% DTKS Sudah Cocok dengan Data Kependudukan

Rabu, 10 Februari 2021 - 10:24 WIB
loading...
Kemendagri: 90,3% DTKS...
Warga mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), di Kantor Pos Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021). FOTO/DOK.SINDOnews/YULIANTO
A A A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membantu Kementerian Sosial (Kemensos) dalam membenahi akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). DTKS ini digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa perkembangan akurasi DTKS sudah berkembang sangat bagus.

"Di tahun 2019 akhir, DTKS yang cocok dengan data kependudukan yang diampu Kemendagri baru mencapai 83%. Sekarang, sudah cocok 90,3% atau naik 7%," katanya dikutip dari pers rilisnya, Rabu (9/2/2021).



Meski tingkat kecocokannya telah relatif tinggi, Zudan mengaku masih akan membantu dalam perapihan data tersebut. Dukcapil Kemendagri akan terus melakukan verifikasi dan validasi berbasiskan NIK.

"Dukcapil akan terus merapikan dan melakukan proses seperti ini. Mudah-mudahan tahun ini DTKS yang cocok dengan data kependudukan sudah lebih meningkat lagi," ujarnya.

Lebih lanjut Zudan mengatakan, pihaknya telah menggerakan Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan hal yang sama yakni berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan balai-balai sosial.



"Data awalnya dari Dinsos dan balai. Kemudian Dukcapil melakukan perekaman data e-KTP. Maka datanya sekarang meningkat jauh lebih baik. Kami mengakui ini belum sempurna maka kita terus merapikan data terus menerus," katanya.

(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Efisiensi Anggaran di...
Efisiensi Anggaran di Kemendagri, Ditjen Dukcapil dari Rp2,2 Triliun Menjadi Rp328 Miliar
Tinjau MPP DKI Jakarta,...
Tinjau MPP DKI Jakarta, BSKDN Kemendagri Kaji Kemudahan Perizinan Berusaha
Pemprov Jateng Terima...
Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024
Prabowo Apresiasi Rakor...
Prabowo Apresiasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Kemendagri Latih 80.000...
Kemendagri Latih 80.000 Aparatur Desa Secara Online
HUT ke-10 ULA, Kemendagri...
HUT ke-10 ULA, Kemendagri Minta Kualitas Pelayanan Publik Ditingkatkan
Kemendagri Ungkap Langkah...
Kemendagri Ungkap Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah
Percepat Layanan Publik...
Percepat Layanan Publik Berbasis Elektronik, BSKDN Kemendagri Teken Komitmen Pemanfaatan Puja Indah dengan Daerah
Kemendagri Libatkan...
Kemendagri Libatkan Pakar Analisis Variabel dan Indikator Penilaian Kota Bersih
Rekomendasi
Deplu AS Setujui Penjualan...
Deplu AS Setujui Penjualan Peralatan Senilai Rp5 Triliun untuk F-16 ke Ukraina
Petani Pandai Sikek...
Petani Pandai Sikek Tanah Datar Rasakan Manfaat Bantuan MNC Peduli
Its Family Time! Ada...
Its Family Time! Ada Yang Makin Dekat Di Episode 4 Second Account dan My Comic Boyfriend!
Berita Terkini
Menko Yusril: Aset Hasil...
Menko Yusril: Aset Hasil Korupsi Harus Dirampas
37 menit yang lalu
Revisi Mutasi TNI, Kapuspen...
Revisi Mutasi TNI, Kapuspen Tegaskan Tak Terkait Sikap Try Sutrisno
2 jam yang lalu
Mutasi Letjen TNI Kunto...
Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Diduga Terkait Sikap Try Sutrisno yang Mendukung Pemakzulan Wapres
2 jam yang lalu
Politikus Gerindra Sebut...
Politikus Gerindra Sebut Prabowo Sudah Mundur dari Ormas GRIB sejak Lama
3 jam yang lalu
Kebijakan Bahlil Soal...
Kebijakan Bahlil Soal Sumur Minyak Ilegal Dorong Kepastian Hukum dan Keterlibatan UMKM
3 jam yang lalu
Dua Kali Tak Hadir,...
Dua Kali Tak Hadir, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Wakil Ketua Komisi XI DPR
5 jam yang lalu
Infografis
5 Negara yang Memilih...
5 Negara yang Memilih Jalur Negosiasi Tarif dengan AS
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved