PBHI Tegaskan Tak Pernah Buat Pernyataan Dukung Omnibus Law

Selasa, 09 Februari 2021 - 20:21 WIB
loading...
PBHI Tegaskan Tak Pernah...
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah memberikan dukungan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan menegaskan tidak pernah menyatakan memberikan dukungan tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Selama ini Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menolak secara tegas UU Omnibus Law," tulis Ketua PBHI Sulawesi Selatan, Rachmat Sukarno dalam surat keberatan yang diterima SINDOnews, Selasa (9/2/2021).

Rachmat juga menegaskan lembaganya selama ini juga mendampingi pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan aparat karena menolak UU Omnibus Law.

Pernyataan PBHI ini disampaikan mengklarifikasi pemberitaan SINDOnews berjudul tentang UU Cipta Kerja Produk Hukum yang Positif untuk Kemaslahatan Rakyat yang dimuat pada 5 Januari 2021.

Dalam surat keberatannya, Rachmat menegaskan tidak pernah mengeluarkan rilis yang memuat pernyataan itu dalam bentuk apa pun.

Sekadar informasi, pernyataan PBHI ini untuk meluruskan pemberitaan yang ditayangkan sebelumnya oleh SINDOnews. Redaksi telah mencabut (takedown) berita yang dimaksud dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pegiat HAM dan Pendiri...
Pegiat HAM dan Pendiri PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
PBHI Anggap Wacana Pembentukan...
PBHI Anggap Wacana Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian Cuma Gimik
PBHI Bersama 33 Tokoh...
PBHI Bersama 33 Tokoh Masyarakat Ajukan Amicus Curiae terkait PK Alex Denni
Kutuk Penembakan 3 Polisi...
Kutuk Penembakan 3 Polisi oleh Oknum TNI di Lampung, PBHI: Adili Pelaku di Peradilan Umum
Pergerakan Advokat Usulkan...
Pergerakan Advokat Usulkan Omnibus Law Pembangunan Berkelanjutan dan Teknologi
Soal Wacana Revisi UU...
Soal Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, KPU: Kita Taat Konstitusi
Aksi Demo Buruh Kawal...
Aksi Demo Buruh Kawal Putusan MK Soal Omnibus Law
Aksi Demo Buruh Tolak...
Aksi Demo Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Patung Kuda
Massa Buruh Gelar Aksi...
Massa Buruh Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Patung Kuda, Ini Tuntutannya
Rekomendasi
Iran Hentikan Serangan...
Iran Hentikan Serangan Balasan yang Menyakitkan ke Israel
Inggris Makin Tak Berdaya!...
Inggris Makin Tak Berdaya! Seluruh Armada Kapal Selam Serang Tak Bisa Beroperasi
4 Fakta Pembunuhan WNI...
4 Fakta Pembunuhan WNI di Hokkaido, Tersangka Sudah Berniat Habisi Korban
Berita Terkini
2 Mobil Porsche Disita...
2 Mobil Porsche Disita KPK dari Rumah Silmy Karim Tidak Ada di LHKPN, Unsur TPPU Didalami
KPK Konfirmasi Hasil...
KPK Konfirmasi Hasil Penggeledahan dalam Pemeriksaan Perdana Silmy Karim sebagai Tersangka
Buku Presiden Solusi...
Buku Presiden Solusi Catat 108 Kebijakan, Qodari: Prabowo Menyasar Akar Persoalan Bangsa
Profesor Ahli Gizi dan...
Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
10 Orang Termasuk Bupati...
10 Orang Termasuk Bupati Edison Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita
5 Jenderal dengan Karier...
5 Jenderal dengan Karier Paling Moncer hingga Menjadi Panglima TNI
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved