Masyarakat Harus Bijak Dalam Menggunakan Sosial Media
loading...
A
A
A
Rofian Akbar
Entrepreneur & Pemerhati Sosial
PADA 6 Februari lalu, Kwik Kian Gie menuliskan tweet seperti ini: "Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi di-odal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam. Tidak sekali pun ada masalah."
Tentu saja cuitan mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak harus dipahami bahwa situasi di era Orde Baru lebih baik dalam mengungkapkan pendapat. Cuitan mantan polisi gaek itu merupakan satire untuk era sekarang ini, dimana sosial media (sosmed) sangat berkembang dan informasi bisa sangat begitu luas tanpa adanya proses verifikasi. Bahkan, para ahli seolah tenggelam dan tertutupi di tengah pendapat publik yang sangat massif pada berbagai isu.
Kwik Kian Gie pasti sangat memahami bahwa kebebasan berpendapat sekarang ini jauh lebih baik daripada Orde Baru. Di era Orde Baru, mahasiswa hanya boleh lakukan kegiatan yang bersifat akademis, tidak boleh diskusi politik. Sekarang bebas diskusi. Di era Orde Baru orang ’’non pribumi’’ susah masuk politik, tidak bisa jadi tentara dan aparatur sipil negara (ASN).
Dulu banyak buku dilarang, sekarang bebas saja. Dulu, tidak boleh kritik pemerintah sekarang boleh-boleh saja. Kwik menyampaikan itu untuk menyinggung soal rentannya masyarakat melakukan perundungan karena perbedaan pendapat atau karena tidak suka. Karena saat ini medianya sudah sangat mudah diakses. Setiap orang bisa mengakses semua isu, dan ikut berpendapat meski hidup terpencil di desa sekalipun.
Dan di era sekarang tiba-tiba seseorang bisa jatuh dan tertelanjangi hanya karena publik tidak menyukainya. Bukan soal benar atau salah, tapi "pengadilan" publik lewat sosmed menjadi begitu mengerikan. Bahkan bisa merusak reputasi seseorang, dan juga merusak hubungan satu pihak dengan pihak lain. Bahkan bisa juga antar-negara.
Tokoh sekaliber Kwik Kian Gie yang sudah menghadapi pengalaman represi begitu hebat di era Orde Baru ternyata begitu khawatir dan takutnya menghadapi situasi sekarang. Dan, akhirnya para ahli bisa saja berpikir ulang untuk mengoreksi demi kebaikan karena khawatir serang publik di sosmed. Sosmed menjadikan setiap orang mudah menyalurkan pendapat. Tidak peduli pendapatnya itu tidak bermuatan adab, etika dan ilmu sekalipun. Mengerikan.
Perilaku Netizen Malaysia
Fenomena itu ternyata terjadi di negeri tetangga. Seperti kita ketahui, minggu lalu, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia. Kunjungan ini menjadi suatu penyegaran yang diperlukan dalam mengawali hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada 2021.
Kunjungan resmi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh PM Muhyiddin sejak dilantik pada 2020 dan ini juga merupakan kunjungan yang pertama dilakukan di level kepala negara ASEAN sejak munculnya pandemi Covid-19.
Pemerintah Indonesia menyambut kedatangan delegasi Malaysia dengan karpet merah dan 19 tembakan kehormatan. Sambutan yang meriah ini, yang tentu saja sejalan dengan norma baru dan protokol kesehatan Covid-19, menunjukkan pentingnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia.
Entrepreneur & Pemerhati Sosial
PADA 6 Februari lalu, Kwik Kian Gie menuliskan tweet seperti ini: "Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi di-odal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam. Tidak sekali pun ada masalah."
Tentu saja cuitan mantan politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak harus dipahami bahwa situasi di era Orde Baru lebih baik dalam mengungkapkan pendapat. Cuitan mantan polisi gaek itu merupakan satire untuk era sekarang ini, dimana sosial media (sosmed) sangat berkembang dan informasi bisa sangat begitu luas tanpa adanya proses verifikasi. Bahkan, para ahli seolah tenggelam dan tertutupi di tengah pendapat publik yang sangat massif pada berbagai isu.
Kwik Kian Gie pasti sangat memahami bahwa kebebasan berpendapat sekarang ini jauh lebih baik daripada Orde Baru. Di era Orde Baru, mahasiswa hanya boleh lakukan kegiatan yang bersifat akademis, tidak boleh diskusi politik. Sekarang bebas diskusi. Di era Orde Baru orang ’’non pribumi’’ susah masuk politik, tidak bisa jadi tentara dan aparatur sipil negara (ASN).
Dulu banyak buku dilarang, sekarang bebas saja. Dulu, tidak boleh kritik pemerintah sekarang boleh-boleh saja. Kwik menyampaikan itu untuk menyinggung soal rentannya masyarakat melakukan perundungan karena perbedaan pendapat atau karena tidak suka. Karena saat ini medianya sudah sangat mudah diakses. Setiap orang bisa mengakses semua isu, dan ikut berpendapat meski hidup terpencil di desa sekalipun.
Dan di era sekarang tiba-tiba seseorang bisa jatuh dan tertelanjangi hanya karena publik tidak menyukainya. Bukan soal benar atau salah, tapi "pengadilan" publik lewat sosmed menjadi begitu mengerikan. Bahkan bisa merusak reputasi seseorang, dan juga merusak hubungan satu pihak dengan pihak lain. Bahkan bisa juga antar-negara.
Tokoh sekaliber Kwik Kian Gie yang sudah menghadapi pengalaman represi begitu hebat di era Orde Baru ternyata begitu khawatir dan takutnya menghadapi situasi sekarang. Dan, akhirnya para ahli bisa saja berpikir ulang untuk mengoreksi demi kebaikan karena khawatir serang publik di sosmed. Sosmed menjadikan setiap orang mudah menyalurkan pendapat. Tidak peduli pendapatnya itu tidak bermuatan adab, etika dan ilmu sekalipun. Mengerikan.
Perilaku Netizen Malaysia
Fenomena itu ternyata terjadi di negeri tetangga. Seperti kita ketahui, minggu lalu, Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan kunjungan bilateral ke Indonesia. Kunjungan ini menjadi suatu penyegaran yang diperlukan dalam mengawali hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada 2021.
Kunjungan resmi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh PM Muhyiddin sejak dilantik pada 2020 dan ini juga merupakan kunjungan yang pertama dilakukan di level kepala negara ASEAN sejak munculnya pandemi Covid-19.
Pemerintah Indonesia menyambut kedatangan delegasi Malaysia dengan karpet merah dan 19 tembakan kehormatan. Sambutan yang meriah ini, yang tentu saja sejalan dengan norma baru dan protokol kesehatan Covid-19, menunjukkan pentingnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia.