Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritikan, Pengamat Anggap Cuma Ingin Pulihkan Citra
Selasa, 09 Februari 2021 - 09:12 WIB
loading...
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menyatakan pidato Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif memberi kritik, khususnya terkait dengan pelayanan publik, bisa dilihat sebagai upaya pulihkan citra. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, pidato Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif memberi kritik terhadap pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, bisa dilihat sebagai upaya pulihkan citra.
Ray menilai, pidato tersebut sekadar memulihkan citra yang terus merosot di mata masyarakat. "Setidaknya hal ini terungkap dalam hasil survei IPI Februari 2021," ujar Ray kepada SINDOnews, Selasa (9/2/2021).
Ray mengatakan, mengapa pidato Jokowi sekadar ingin memulihkan citra. Pertama, tidak ada pembenahan terhadap alur komunikasi kepada presiden, khususnya di lingkungan Istana Negara. Sebab, begitu melimpah berbagai kritik publik terhadap pemerintah, khususnya di masa priode kedua Jokowi, yang disampaikan di berbagai sarana yang tersedia.
"Sejak revisi UU KPK, penetapan UU Omnibus Law, pembubaran FPI, pemolisian pandangan kritis, termasuk berbagai pemberitaan menurunnya hampir semua indikasi negara demokratis kita, baik dari data pemeringkat global, maupun dari dalam negeri sendiri," tutur dia.
Baca juga: Jokowi: Birokrasi Harus Senang Melayani Bukan Dilayani
Ray menilai, pidato tersebut sekadar memulihkan citra yang terus merosot di mata masyarakat. "Setidaknya hal ini terungkap dalam hasil survei IPI Februari 2021," ujar Ray kepada SINDOnews, Selasa (9/2/2021).
Ray mengatakan, mengapa pidato Jokowi sekadar ingin memulihkan citra. Pertama, tidak ada pembenahan terhadap alur komunikasi kepada presiden, khususnya di lingkungan Istana Negara. Sebab, begitu melimpah berbagai kritik publik terhadap pemerintah, khususnya di masa priode kedua Jokowi, yang disampaikan di berbagai sarana yang tersedia.
"Sejak revisi UU KPK, penetapan UU Omnibus Law, pembubaran FPI, pemolisian pandangan kritis, termasuk berbagai pemberitaan menurunnya hampir semua indikasi negara demokratis kita, baik dari data pemeringkat global, maupun dari dalam negeri sendiri," tutur dia.
Baca juga: Jokowi: Birokrasi Harus Senang Melayani Bukan Dilayani
Lihat Juga :
