Demi Majukan Industri Media Nasional, Hary Tanoesoedijo Ajak Insan Pers Bersatu Perjuangkan Hak Cipta
Senin, 08 Februari 2021 - 22:17 WIB
loading...
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengajak insan pers dan Dewan Pers bersinergi memperjuangkan hak cipta untuk kemajuan industri media di Tanah Air.
"Agregasi oleh platform asing dalam bentuk apa pun oleh search engine atau agregator biasa atas konten milik publisher, online-online lokal harus berizin atau paling tidak ada kesepakatan oleh para pihak," kata Hary Tanoesoedibjo atau biasa disapa HT.
Hal tersebut disampaikan dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2021 bertajuk Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 & Tekanan Disrupsi Digital, Senin (8/2/2021).
HT mengatakan, bila dilakukan tanpa izin, secara hukum hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur UU Nomor 28/ 2014 tentang Hak Cipta.
Hal tersebut, lanjut HT, pernah dialami di dunia pertelevisian, dimana siaran televisi terestrial atau free to air/ FTA oleh Lembaga Penyiaran Swasta, seperti RCTI, SCTV dan lain sebagainya ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (LBP). Siaran tersebut dikomersialkan oleh LBP.
Baca juga: HPN 2021, Menkumham: Literasi Digital Harus Jadi Bagian Pendidikan Masyarakat
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditegaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
"Agregasi oleh platform asing dalam bentuk apa pun oleh search engine atau agregator biasa atas konten milik publisher, online-online lokal harus berizin atau paling tidak ada kesepakatan oleh para pihak," kata Hary Tanoesoedibjo atau biasa disapa HT.
Hal tersebut disampaikan dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2021 bertajuk Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 & Tekanan Disrupsi Digital, Senin (8/2/2021).
HT mengatakan, bila dilakukan tanpa izin, secara hukum hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur UU Nomor 28/ 2014 tentang Hak Cipta.
Hal tersebut, lanjut HT, pernah dialami di dunia pertelevisian, dimana siaran televisi terestrial atau free to air/ FTA oleh Lembaga Penyiaran Swasta, seperti RCTI, SCTV dan lain sebagainya ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (LBP). Siaran tersebut dikomersialkan oleh LBP.
Baca juga: HPN 2021, Menkumham: Literasi Digital Harus Jadi Bagian Pendidikan Masyarakat
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditegaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Juga :
