Iuran BPJS Naik, Pengamat: Kebijakan yang Membuat Rakyat Pusing Tujuh Keliling

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang terjepit dan sedang kepepet atau sedang dalam bahaya karena negara banyak utang, APBN defisit, serta penerimaan pajak juga menurun, sehingga sampai menaikan kembali iuran BPJS kesehatan . Dugaan itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

"Artinya negara tak punya uang. Uang negara minus. Suka tidak suka, senang tidak senang Jokowi mengambil kebijakan yang menyebalkan rakyat, yaitu menaikan iuran BPJS," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Minggu (17/5/2020). ( )

Ujang juga menduga negara sudah tak kuat membiayai dan membayar jaminan kesehatan warganya untuk program BPJS. Oleh karena itu, yang ditekan dan yang harus membayar akhirnya rakyatnya sendiri. Menurutnya, dengan kenaikan iuran di masa pendemi Corona, menyebabkan rakyat yang sedang susah akan makin susah lagi hidupnya.

"Tidak dinaikkan saja masyarakat sudah berat. Apalagi dinaikkan iurannya di masa Corona," ucapnya.(Baca Juga: Demi NKRI, Prajurit TNI AD 17,5 Jam Susuri Sungai Kalimantan untuk Jaga Tapal Batas
Lebih jauh Ujang menganggap, dalam negara yang keuangannya sedang kering kerontang, maka tidak ada cara lain, selain pemerintah membebankan biaya kesehatannya kepada warganya. Tidak sampai disitu itu saja, kenaikan ini juga menyebabkan masyarakat tak bisa lagi bernafas. ( )

"Ini memang kebijakan yang membuat rakyat pusing tujuh keliling. Rakyat sudah susah, makin susah lagi hidupnya," tandasnya. (Baca Juga: Perpres Kenaikan Iuran BPJS Bisa Digugat Lagi ke MA, Pakar Hukum Bongkar Celahnya)