Demokrat Dinilai Terlalu Terburu-buru Tuduh Moeldoko

JAKARTA - Isu adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Partai Demokrat menjadi polemik.

Isu tersebut menghangat karena diduga menyeret Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko . Baru-baru ini politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkap adanya restu "Pak Lurah" kepada Moeldoko terkait isu kudeta di Demokrat.

Berbagai pihak pun angkat bicara mengenai hal tersebut, termasuk Ketua Umum Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Joko Purwanto.

Joko menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah. "Saya tidak percaya kalau beliau seperti yang dituduhkan apalagi sampai menjadi inisiator kudeta Partai Politik. Terlalu berat dan keji tuduhan itu," katanya, Jumat (5/2/2021).

Menurut dia, AHY terlalu terburu-buru menyimpulkan informasi dan menggelar konferensi pers. Padahal, belum tentu informasi tersebut benar.



Dia mengaku mengenal betul sosok Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu dinilainya sangat bersahaja serta tidak memilih-milih dalam berkomunikasi dengan orang lain.

"Rumahnya di Menteng selalu dikunjungi tamu yang seringkali beliau pun tidak kenal, tapi begitu minta tolong kepadanya selama Beliau bisa bantu tanpa berpikir lagi pasti Beliau langsung bantu," ujarnya.

Menurut dia, Moeldoko adalah TNI tulen bukan seorang politikus praktis. Oleh karena itu dia yakin isu kudeta adalah dagelan yang dimanfaatkan oleh mantan orang-orang Demokrat yang saat ini mungkin berada di luar lingkaran AHY.

"Ini keterlaluan orang yang sudah baik mau mendengarkan mereka datang atau bahkan mungkin meminta moeldoko datang memberi tanggapan atas persoalan internal mereka. Padahal belum tentu apa yang dibicarakan atau dimintai pendapatnya benar-benar didengarkan Moeldoko, saya yakin masuk kuping kiri keluar kuping kanan," tuturnya.


Menurut Joko, semestinya AHY terlebih dahulu konsolidasi ke internal memperkuat kepemimpinannnya secara internal. Tidak mudah menggulingkan seorang ketua umum partai terpilih apalagi aklamasi.

AHY dikatakanya seharusnya meminta waktu menghadap Presiden Jokowi langsung. Tidak perlu melayangkan surat. "Pasti diterima baik-baik kalau informasinya dianggap benar. Itu kan juga haknya Mas AHY, jadi enggak gaduh yang enggak perlu seperti ini malah berpotensi menjadi banyak musuh nantinya,“ tuturnya.