Dugaan Kriminalisasi, Penyidik Polda Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri
Sabtu, 16 Mei 2020 - 22:05 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian dia menjelaskan, karena tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, kliennya juga sudah membuat akta perdamaian pada Februari 2017 dengan pihak pelapor. Menurutnya, dalam akta perdamaian tersebut sudah ada kewajiban masing-masing pihak baik terlapor dan pelapor.
"Kewajiban terlapor adalah mundur dari korporasi tersebut dan kewajiban pelapor mengembalikan sahamnya 20% dengan keuntungan penjualan rumah sebesar Rp15 juta setiap unit rumah yang berlaku, semuanya sudah ada di dalam perjanjian itu," katanya.
Setelah dibuat akta perdamaian, pihak pelapor juga telah mencabut laporannya di Kepolisian dengan dikeluarkannya SP2HP pada Oktober 2017, yang salah satu pointnya menyatakan penyelidikan terhadap laporan pelapor dihentikan karena bukan tindak pidana.
"Dua tahun setelah masalah itu selesai, klien kami menagih kesepakatan dalam akta perdamaian itu. Yaitu mengembalikan saham 20% dan komitmen fee sebesar Rp15 juta yang jika ditotal sekitar Rp30 miliar. Tapi bukan dibayarkan malah dilaporkan ke Polisi klien kami dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan," ujarnya.
Menurutnya, ada pelaporan yang berbeda antara pelaporan yang pertama pada 2017 dan laporan yang kedua pada 2019. Pada laporan pertama, objek yang dilaporkan adalah uang sebesar Rp7,5 miliar dan laporan kedua uang sebesar Rp2 miliar.
"Kewajiban terlapor adalah mundur dari korporasi tersebut dan kewajiban pelapor mengembalikan sahamnya 20% dengan keuntungan penjualan rumah sebesar Rp15 juta setiap unit rumah yang berlaku, semuanya sudah ada di dalam perjanjian itu," katanya.
Setelah dibuat akta perdamaian, pihak pelapor juga telah mencabut laporannya di Kepolisian dengan dikeluarkannya SP2HP pada Oktober 2017, yang salah satu pointnya menyatakan penyelidikan terhadap laporan pelapor dihentikan karena bukan tindak pidana.
"Dua tahun setelah masalah itu selesai, klien kami menagih kesepakatan dalam akta perdamaian itu. Yaitu mengembalikan saham 20% dan komitmen fee sebesar Rp15 juta yang jika ditotal sekitar Rp30 miliar. Tapi bukan dibayarkan malah dilaporkan ke Polisi klien kami dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan," ujarnya.
Menurutnya, ada pelaporan yang berbeda antara pelaporan yang pertama pada 2017 dan laporan yang kedua pada 2019. Pada laporan pertama, objek yang dilaporkan adalah uang sebesar Rp7,5 miliar dan laporan kedua uang sebesar Rp2 miliar.
Lihat Juga :
