DPR Nilai Masih Banyak Insentif Nakes Tahun 2020 Belum Dibayar

Kamis, 04 Februari 2021 - 20:46 WIB
loading...
DPR Nilai Masih Banyak...
Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengungkapkan bahwa masih banyak insentif tahun 2020 bagi para tenaga kesehatan (Nakes) yang belum dibayar. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR , Yahya Zaini mengungkapkan bahwa masih banyak insentif tahun 2020 bagi para tenaga kesehatan (Nakes) yang belum dibayar. Hal tersebut merupakan hasil kunjungan Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah.

Seharusnya keterlambatan itu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, bukan justru memotong insentifnya. “Bahkan, yang terjadi sekarang banyak rumah sakit yang kewalahan termasuk banyak menolak pasien karena kasus COVID-19 yang meningkat tajam. Akibatnya tidak sedikit pula yang meninggal lantaran tidak tertangani dengan optitmal," ujar Yahya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/2/2021). Baca juga: Owalah! Insentif Nakes Ternyata Masih Banyak Ndekem di Rekening Pemda

Politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa keadaan yang sangat memprihatinkan itu perlu dicarikan solusi. "Bukan melemahkan semangat kerja para Nakes,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Maka itu, dia menilai kebijakan pemerintah yang sempat ingin melakukan pemotongan insentif para nakes kurang tepat. "Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang melampaui angka 1 juta dengan jumlah kasus harian sekitar 14.000, beban kerja para nakes justru sangat berat. Seharusnya mereka mendapat penghargaan yang layak, bukan dengan memotong insentifnya,” jelas Yahya.

Dia melanjutkan para nakes adalah petugas terdepan yang berjibaku dalam penanganan pandemi dengan bertaruh nyawa dan sangat rentan untuk tertular. Di antara mereka sudah ratusan orang yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.

“Di tengah angka penularan yang masih tinggi, sangat tidak arif jika pemerintah justru memangkas insentif nakes sampai 50 persen,” tuturnya.

Sekadar diketahui sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan tidak ada pengurangan besaran nilai insentif bagi nakes pada tahun 2021. Penjelasan dari pemerintah itu disampaikan setelah wacana pemangkasan insentif nakes itu panen kritikan, termasuk dari Yahya Zaini.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemulangan 2 Jenazah...
Pemulangan 2 Jenazah WNI dari Taiwan Lancar, Uya Kuya: Perlihatkan Eratnya Solidaritas
Dirut BPJS Kesehatan...
Dirut BPJS Kesehatan Jamin Tidak Akan Bangkrut dan Gagal Bayar sampai 2025
Polemik Kenaikan PPN...
Polemik Kenaikan PPN 12%, Hanif Dakhiri Minta Parpol yang Menyetujui UU HPP Konsisten
Anggota Komisi IX DPR...
Anggota Komisi IX DPR Minta Pembangunan Bandara Bali Utara Berdayakan Warga Lokal
Dualisme Kepemimpinan...
Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kemanusiaan Harus Zero Politik
Apresiasi Fasilitas...
Apresiasi Fasilitas Fitofarmaka, Komisi IX Dukung Obat Modern Asli Indonesia Masuk JKN
Badan Gizi Nasional...
Badan Gizi Nasional Diputuskan Jadi Mitra Komisi IX DPR
DPR Minta Kemenkes dan...
DPR Minta Kemenkes dan Kemnaker Turun Tangan Atasi Larangan Jilbab di RS Medistra
DPR Akui Tapera Tetap...
DPR Akui Tapera Tetap Perlu Serap Aspirasi Masyarakat
Rekomendasi
Mengapa Haji Itu Disebut...
Mengapa Haji Itu Disebut Panggilan Allah SWT?
3 Motif Kesepakatan...
3 Motif Kesepakatan Mineral Langka AS dan Ukraina, Salah Satunya Upaya Membayar Utang Perang
PLN IP Penuhi Kebutuhan...
PLN IP Penuhi Kebutuhan Listrik Berbasis Energi Terbarukan di Wilayah Terluar
Berita Terkini
Bawaslu Dalami Dugaan...
Bawaslu Dalami Dugaan Kecurangan PSU di Bengkulu Selatan
6 jam yang lalu
Waketum Golkar Idrus...
Waketum Golkar Idrus Marham Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen
6 jam yang lalu
RUU Polri Dianggap Menyimpang:...
RUU Polri Dianggap Menyimpang: Tambah Kekuasaan, Bukan Perbaiki Pengawasan
6 jam yang lalu
Pembatalan Mutasi Letjen...
Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Dino Patti Djalal: Sinyal Keras Istana Bahwa Panglima Tertinggi Adalah Presiden Prabowo
7 jam yang lalu
Halaqah Ulama dan Kader...
Halaqah Ulama dan Kader PPP Sepakat Muktamar Pilih Ketum Baru
8 jam yang lalu
Prabowo Gelar Rapat...
Prabowo Gelar Rapat Perluasan Cakupan Makan Bergizi Gratis
9 jam yang lalu
Infografis
Prodi Paling Banyak...
Prodi Paling Banyak Dibutuhkan Selama 5 Tahun ke Depan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved