Isu Kudeta AHY Mujarab Cegah Pengambilan Paksa Partai Demokrat lewat Kemenkumham
loading...
Isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai tepat mencegah terjadinya dualisme kepengurusan yang berujung pengambilalihan partai lewat keputusan Kemenkumham. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) boleh jadi politikus "ingusan" di mata lawan-lawannya. Tetapi langkah Langkah Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan upaya kudeta terhadap dirinya, secara politik dinilai tepat. Sebab langkahnya mencegah menggemanya kongres luar biasa yang sangat potensial berujung pada dualisme kepengurusan partai.
Dan, seperti yang sudah-sudah, justru dalam sengketa kepengurusan inilah penguasa memperoleh porsi sekaligus legitimasi untuk ikut ”bermain”. Tentu, AHY tidak mau itu terjadi.
Baca Juga: Diterpa Isu Kudeta, Demokrat Rajin Posting Kader Loyal dan Solid
"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK kemenkumham," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021).
(Baca: AHY Bongkar Kudeta Demokrat, Situasi Politik Akan Memanas)
Menurut Pangi, politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal partai Golkar, di mana muncul dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali. Kasus ini juga pada PPP yang memiliki dualisme kepengurusan hasil Munaslub Jakarta dan Surabaya.
"Kemudian baru baru ini peristiwa tragis yang dialamai partai berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi," beber dia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat
![Isu Kudeta AHY Mujarab Cegah Pengambilan Paksa Partai Demokrat lewat Kemenkumham]()
Pangi menilai, polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, kemudian dilaksanakan Munaslub, dan puncaknya Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut.
Dan, seperti yang sudah-sudah, justru dalam sengketa kepengurusan inilah penguasa memperoleh porsi sekaligus legitimasi untuk ikut ”bermain”. Tentu, AHY tidak mau itu terjadi.
Baca Juga: Diterpa Isu Kudeta, Demokrat Rajin Posting Kader Loyal dan Solid
"Kalau tidak diatasi dengan cepat, bukan tidak mungkin nasib demokrat bisa tragis, bisa bernasib sama seperti partai lain yang dikudeta, diambil paksa melalui dualisme kepengurusan dan melalui legitimasi pengesahan SK kemenkumham," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021).
(Baca: AHY Bongkar Kudeta Demokrat, Situasi Politik Akan Memanas)
Menurut Pangi, politik belah bambu juga hal yang sama pernah menyasar internal partai Golkar, di mana muncul dualisme kepengurusan via munas Ancol dan Munas Bali. Kasus ini juga pada PPP yang memiliki dualisme kepengurusan hasil Munaslub Jakarta dan Surabaya.
"Kemudian baru baru ini peristiwa tragis yang dialamai partai berkarya, dualisme kepengurusan Tommy Soeharto melalui kudeta yang dilakukan Muchdi Purwoprandjono, lalu SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi," beber dia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat
Pangi menilai, polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, kemudian dilaksanakan Munaslub, dan puncaknya Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemestry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut.
