Rapor Merah Kinerja Antikorupsi

Dalam situasi tersebut, menguatnya watak kekuasaan yang otoriter di sejumlah negara itu berimplikasi pada melemahnya kebebasan sipil. Kekuatan civil society dikebiri, dikriminalisasi, diteror, hingga membuat kapasitas pengawasan publik menjadi lemah. Ketika kritisisme dan pengawasan masyarakat melemah, pintu-pintu korupsi terbuka kembali. Karena, pada hakikatnya, korupsi adalah konsekuensi dari kekuasaan yang tidak terkendali. Akibatnya, momentum bencana dan situasi pandemi ini justru banyak dimanfaatkan untuk menjalankan praktik-praktik korup secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Kendati demikian, korelasi antara situasi pandemi dan melemahnya pengawasan publik hanya satu faktor, yang tidak bisa digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi politik antikorupsi di masing-masing negara. Untuk itu, kita perlu mencermati secara detail bagaimana arah pelaksanaan grand design agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi; bagaimana dinamika politik antikorupsi itu terjadi.

Sejumlah riset kajian antikorupsi di kawasan Asia Pasifik (Rama dan Lester, 2019; Umam, 2020; Brown, 2019; Graycar, 2017; Quah, 2012) telah mengonfirmasi bahwa efektivitas kinerja antikorupsi di suatu negara sejatinya tidak semata-mata ditentukan oleh kerja-kerja reformasi teknokratik administratif, melainkan lebih ditentukan oleh dinamika politik, pola relasi, dan pilihan cara pandang para elitenya dalam menjalankan tradisi politik dan kekuasaan itu sendiri. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara (Hadiz, 2005; Robison, 2013, Winters, 2009).

Dalam konteks Indonesia, problem penurunan dan stagnasi kinerja antikorupsi kita selama ini terletak pada realitas timpangnya kualitas transparansi, akuntabilitas, dan integritas pilar-pilar Sistem Integritas Nasional (SIN) yang ada. Jika mengacu pada skema SIN, praktis hanya pilar masyarakat sipil dan media yang relatif sehat dari praktik korupsi. Namun, dua kekuatan itu juga belakangan mulai terfragmentasi dan terpolarisasi akibat dari faksionalisme dan intervensi kepentingan korporasi dengan politik praktis. Selebihnya, hampir semua pilar SIN di jajaran eksekutif, yudikatif, terlebih legislatif masih mempertahankan tradisi korupnya.

Di tengah kekeringan integritas itu, peran KPK begitu sentral dalam menjaga marwah dan martabat pemerintah dalam kinerja pemberantasan dan pencegahan korupsi. Nilai IPK Indonesia selama ini tidak lepas dari kontribusi besar KPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kendati demikian, agenda antikorupsi adalah kerja tim besar pemerintahan, bukan semata-mata tanggung jawab KPK.